Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Belum Berencana Ubah Metode Perhitungan Kemiskinan Nasional
"Nanti kita lihat ke depannya, tetapi saat sekarang pemerintah belum ada rencana untuk merubah itu," ujarnya kepada awak media, Jumat, 25 Juli.
Airlangga menyampaikan untuk metode perhitungan kemiskinan masih yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengukur tingkat kemiskinan, dan salah satu aspek penting yang digunakan dalam perhitungan adalah purchasing power parity (PPP).
"Jadi angka kemiskinan kita ikut pada angka statistik BPS dan perhitungan yang kita pakai, karena tentu data kemiskinan masing-masing negara itu berbeda, dan yang paling penting adalah terkait dengan purchasing power parity. Jadi itulah yang sekarang kita gunakan," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) ungkapkan tengah mempersiapkan penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan di Indonesia. Perubahan ini dilakukan mengingat metode yang digunakan saat ini telah dipakai sejak tahun 1998 tanpa mengalami revisi.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai proses, termasuk kajian internal, guna menyusun metode baru tersebut.
"Kami sudah melakukan berbagai proses baik kajian di internal ya termasuk juga kami sudah membahas berulang kali dengan forum masyarakat statistik. Jadi kami terus berproses pembahasannya, bahkan berbagai masukan baik dari institusi yang lain seperti Bappenas atau para pakar, kami terus mengadopsi masukan dalam rangka penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan,"katanya dalam konferensi pers, Jumat, 25 Juli.
Ateng menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai waktu implementasinya, dan berharap metode yang diperbarui ini siap untuk diimplementasikan pada tahun 2026.
"Harapannya mudah-mudahan ya kami akan menunggu saja ya kalau kami dari tim teknis ketika nanti akan diimplementasikan apakah tahun depan bulan Maret 2026 atau kalau kami tetap untuk menunggu dan kami tim teknis untuk terus melakukan persiapan demi persiapan di metode baru tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Nurma Midayanti mengatakan bahwa metode penghitungan kemiskinan yang digunakan saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, lantaran salah satu aspek yang akan disesuaikan adalah daftar komoditas terkait pengeluaran konsumsi makanan.
"Dari sisi komoditi, metode lama itu sebenarnya jenis komoditinya sudah tidak cocok lagi kita gunakan. Jadi kita lagi mengkaji, kita akan melihat komoditi apa yang digunakan sehingga lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya berkaitan dengan pengeluaran makanan," tuturnya.
Baca juga:
Ia juga menyoroti bahwa pola konsumsi masyarakat telah banyak berubah sejak metode ini pertama kali diterapkan pada tahun 1998.
"Kita menghitung metode sekarang itu dari tahun 1998, jadi memang sudah lebih dari dua dekade. Konsumsi makanan pada saat orang jaman dulu dan sekarang kan berbeda, sudah ada gen Z, pola konsumsi makannya di kafe," ujarnya.
Ia menyampaikan saat ini, pihaknya sedang merampungkan kajian penyempurnaan tersebut dalam bentuk naskah akademis dan proses perubahan metode ini tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga melibatkan lembaga lain seperti Bappenas dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Kami akan mengentaskan kajian melalui naskah akademis, bahkan secara regulasi juga akan dikuatkan supaya nanti keputusan metode baru ini itu sebenarnya tidak murni oleh BPS, oleh Bappenas, bahkan lembaga DEN ikut sekarang untuk mengawal penghitungan metode baru," tuturnya.