Komisi IX DPR Beri Catatan terhadap Usulan Anggaran Rp335 Triliun Program MBG
JAKARTA - Usulan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menuai beragam tanggapan dari para anggota Komisi IX DPR RI.
Menurut Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, MBG merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kecerdasan generasi muda Indonesia. Ia menilai pelaksanaan program ini tidak mudah, namun bukan berarti mustahil.
"Program makan siang gratis ini memang program besar presiden untuk meningkatkan pertumbuhan otak anak Indonesia. Tidak gampang mengurus program ini, tetapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan," ujar Irma kepada VOI, Selasa, 15 Juli.
Irma menekankan empat aspek krusial yang harus dijaga agar program ini berjalan sukses dengan anggaran yang begitu besar tersebut, yakni sumber daya manusia (SDM) yang profesional, baik dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun internal BGN.
Dibutuhkannya komitmen dan kejujuran agar tidak terjadi fraud (tindakan penipuan) yang merusak kualitas menu. Kemudian, perlunya menjaga kebersihan dan standar dapur yang baik. Memastikan variasi dan kehigienisan menu.
"Jika empat poin ini sesuai SOP, maka insyaallah target yang diinginkan presiden dapat tercapai," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini memberikan pendapat kritis terhadap usulan tambahan anggaran BGN. Ia memperingatkan bahwa program MBG bisa menjadi pemborosan besar jika hanya berfokus pada distribusi makanan tanpa menyentuh akar persoalan krisis gizi.
"Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah seperti rendahnya edukasi gizi, lemahnya akses terhadap pangan sehat, dan minimnya literasi nutrisi di sekolah," ucapnya.
Baca juga:
Yahya bilang, DPR akan membahas permintaan anggaran tersebut secara mendalam. "Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan," ujarnya.
Diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun, di luar pagu indikatif yang ditetapkan Kemenkeu dan Bappenas sebesar Rp217 triliun untuk 2026.
Total kebutuhan anggaran program MBG tahun depan pun menjadi Rp335 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat.