Anggota Parlemen AS Minta Kongres Tinjau Serangan Presiden Trump ke Iran

JAKARTA - Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat pada Hari Minggu meminta Kongres untuk mengendalikan penggunaan kekuatan militer oleh Presiden Donald Trump di Iran, mencegah keterlibatan negara itu dalam konflik Timur Tengah yang semakin dalam.

Dengan para pemimpin Republik di Senat dan DPR yang sangat mendukung serangan AS terhadap situs nuklir utama Iran, tampaknya tidak mungkin resolusi apa pun yang menegaskan kekuatan Kongres untuk menyatakan perang dan membatasi tindakan Presiden Trump dapat disahkan oleh kedua majelis.

Senator Demokrat AS Tim Kaine dari Virginia mengatakan, dia berharap untuk memaksa Senat untuk memberikan suara minggu ini pada tindakannya yang mengharuskan Presiden Trump untuk menghentikan permusuhan terhadap Iran, kecuali secara tegas diizinkan oleh pernyataan perang dari Kongres.

Sedangkan politisi Republik Thomas Massie dari Kentucky dan politisi Demokrat Ro Khanna dari California mengatakan mereka menginginkan pemungutan suara pada undang-undang serupa yang mereka ajukan di DPR.

"Ini adalah tindakan AS yang terjun ke dalam perang atas desakan Donald Trump, tanpa kepentingan keamanan nasional yang kuat bagi Amerika Serikat untuk bertindak dengan cara ini, khususnya tanpa perdebatan dan pemungutan suara di Kongres," kata Kaine kepada program "Face the Nation" CBS, melansir Reuters 23 Juni.

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar atas kritik dari anggota parlemen.

Sementara itu, Ketua DPR AS Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune sama-sama diberitahu tentang tindakan militer AS sebelumnya, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Diketahui, anggota Kongres diharapkan akan diberi pengarahan pada Hari Selasa besok.

Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Hari Sabtu memecah gerakan populis MAGA Trump, dengan beberapa pemimpin mendukung presiden dan yang lainnya menyerukan diakhirinya permusuhan setelah apa yang disebut "perang abadi" AS di Irak dan Afghanistan setelah serangan 11 September 2001 di tanah AS.

"Saya mewakili sebagian koalisi yang memilih Presiden Trump. Kami lelah dengan perang yang tak berkesudahan," kata Massie kepada CBS.

"Kami dijanjikan akan mengutamakan veteran, kebijakan imigrasi, dan infrastruktur kami," lanjutnya.

Massie dan Kaine masing-masing mengatakan, tidak ada urgensi yang mengharuskan Presiden Trump bertindak sepihak.

"Tidak ada ancaman langsung terhadap Amerika Serikat. Kami belum diberi pengarahan," tandas Massie.

Loyalis Presiden Trump lainnya, anggota parlemen yang juga politisi Republik Marjorie Taylor Greene, juga mengkritik keputusan Presiden Trump pada Hari Minggu, tetapi bersikeras ia tidak bersikap tidak setia.

"Saya juga dapat mendukung Presiden Trump dan pemerintahannya yang hebat dalam banyak hal hebat yang mereka lakukan sambil tidak setuju untuk mengebom Iran dan terlibat dalam perang panas yang dimulai oleh Israel," tulisnya di X.

Sekutu Presiden Trump lainnya menepis klaim tindakannya terhadap Iran melanggar Konstitusi AS dan hukum federal yang membatasi tindakan sepihak oleh presiden pada kondisi yang melibatkan serangan terhadap Amerika Serikat.

"Dia memiliki semua wewenang yang dibutuhkannya berdasarkan Konstitusi. Mereka salah," kata Senator Lindsey Graham, sekutu setia Presiden Trump yang telah lama menjadi suara terdepan dalam masalah kebijakan luar negeri AS di Kongres.

"Jika Anda tidak menyukai apa yang dilakukan presiden dalam hal perang, Anda dapat menghentikan pendanaan," kata anggota Partai Republik dari Carolina Selatan itu kepada program "Meet the Press" NBC.

Meski demikian, serangan terhadap Iran umumnya menuai pujian dari anggota parlemen Republik yang menyatakan bahwa operasi itu menghambat kemampuan Iran untuk memperoleh senjata nuklir.

"Presiden membuat keputusan yang tepat, dan melakukan apa yang perlu dilakukannya," kata Johnson dalam unggahan di X.

"Panglima Tertinggi menilai bahwa bahaya yang mengancam lebih besar daripada waktu yang dibutuhkan Kongres untuk bertindak," lanjutnya.

Terpisah, laporan intelijen dan analis memiliki kesimpulan berbeda tentang seberapa dekat Iran dengan pembuatan bom nuklir.

Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard mengatakan pada Hari Jumat, AS memiliki intelijen yang menyatakan jika Iran memutuskan untuk melakukannya, negara itu dapat membuat senjata nuklir dalam hitungan minggu atau bulan. Pejabat AS mengatakan mereka tidak percaya Iran telah memutuskan untuk membuat bom.

Iran mengklaim ambisi nuklirnya bersifat damai dan difokuskan pada produksi energi dan penelitian medis. Namun programnya, yang dimulai pada akhir 1950-an dengan dukungan AS, telah dicurigai dalam beberapa tahun terakhir, dengan Teheran meningkatkan pengayaan hingga 60 persen, tepat di bawah tingkat senjata 90 persen dan membatasi akses inspektur internasional ke lokasinya.

Diketahui, Konstitusi AS membagi kekuasaan perang di pemerintahan federal dengan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, tetapi kewenangan menyatakan perang ada di Kongres.

Keseimbangan telah bergeser, dengan Kongres menyerahkan penggunaan kekuatan militer kepada presiden dari kedua partai dalam beberapa tahun terakhir.