Polisi Korsel akan Kerahkan 14.000 Pasukan Antihuru-hara pada Hari Sidang Putusan Pemakzulan Yoon

JAKARTA - Pejabat kepolisian Korea Selatan mengatakan pada Hari Rabu, polisi akan mengerahkan sekitar 14.000 pasukan antihuru-hara di Seoul pada hari sidang putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol oleh Mahkamah Konstitusi, mengantisipasi kemungkinan kerusuhan sosial.

Jumlah tersebut mewakili 60 persen dari semua pasukan pengendali kerusuhan yang tersedia untuk dimobilisasi secara nasional di bawah peringatan keamanan tingkat tertinggi dari polisi, kata pejabat tersebut, melansir The Korea Times 19 Maret.

Pengadilan menyelesaikan persidangan pemakzulan Yoon atas deklarasi darurat militer, yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024, akhir bulan lalu dan dijadwalkan untuk segera memutuskan apakah akan mencopotnya dari jabatan atau tetap berkuasa.

Kendati demikian, hari sidang vonis akan digelar belum diumumkan.

Sebelumnya, polisi berencana mengerahkan 12.000 petugas di Seoul. Belakangan, jumlahnya ditambahkan untuk mengantisipasi situasi tak terduga yang mungkin timbul dari kerumunan berskala besar dan kemungkinan serangan terhadap fasilitas utama, termasuk pengadilan dan para hakimnya.

Dalam persiapan menghadapi keadaan darurat, petugas polisi peradilan pidana akan dikerahkan ke gedung Mahkamah Konstitusi dan pasukan polisi khusus juga akan bersiaga di dekatnya, kata para pejabat, seraya menambahkan setiap pengunjuk rasa yang menyerbu pengadilan akan ditangkap di tempat.

Area di sekitar pengadilan telah ditetapkan sebagai zona larangan terbang sejak Kamis lalu, tetapi polisi akan mengerahkan peralatan anti-drone di sana untuk bersiap menghadapi kemungkinan penerbangan drone ilegal.

Sekolah, satu stasiun kereta bawah tanah, satu pom bensin dan empat lokasi konstruksi di dekat pengadilan semuanya akan menghentikan operasi pada hari vonis dan akses ke pintu masuk atap 22 gedung yang berdekatan juga telah dibatasi, kata para pejabat.

Awal pekan ini, Partai Demokratik, oposisi Korea Selatan mendesak Mahkamah Konstitusi negara itu segera memutuskan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, dikutip dari Reuters.

Dikatakan, membiarkan negara menunggu dianggap sebagai hal "tidak bertanggung jawab" dan memperdalam perpecahan sosial terkait keputusan pengadilan atas pemakzulan Yoon.

Pengadilan menyelesaikan argumen pada tanggal 25 Februari, di mana Yoon mengatakan deklarasi darurat militernya diperlukan untuk membasmi elemen-elemen "anti-negara" tetapi ia tidak pernah bermaksud untuk sepenuhnya memberlakukan aturan militer darurat.

"Negara dan rakyat telah mencapai titik puncaknya," kata seorang anggota pimpinan Partai Demokrat Kim Min-seok.

"Kami menunggu keputusan pengadilan yang bertanggung jawab. Penundaan lebih lanjut bukanlah hal yang normal dan tidak bertanggung jawab," katanya dalam rapat partai.

Diketahui, para pendukung Yoon menyerbu Pengadilan Distrik Barat Seoul sebagai protes terhadap keputusan pengadilan untuk secara resmi menangkap presiden yang diskors tersebut pada Bulan Januari.

Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada malam 3 Desember tahun lalu, tetapi dicabut oleh Majelis Nasional yang dipimpin oposisi beberapa jam kemudian. Itu berujung pada usulan pemakzulan, dikutip dari Xinhua.

Usulan pemakzulan Yoon telah disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 14 Desember, dan sejak saat itu Mahkamah Konstitusi telah mengadakan 11 sidang pemakzulan Yoon dengan putusan akhir yang diperkirakan akan disampaikan minggu ini.

Ia ditangkap di kediaman resmi presiden pada 15 Januari dan didakwa atas penahanan pada 26 Januari sebagai tersangka pemimpin pemberontakan, menjadi presiden pertama yang menjabat di negara itu yang ditangkap dan dituntut.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyetujui pembebasan presiden yang ditangkap, menerima permintaan Yoon untuk membatalkan penahanannya yang diajukan oleh tim hukumnya pada 4 Februari.

Yoon dibebaskan pada 8 Maret karena jaksa penuntut memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas persetujuan pembebasan pengadilan.