Rusia Tegaskan Jaminan Keamanan dan Ukraina Tidak Gabung NATO Sebelum Kesepakatan Damai

JAKARTA - Rusia akan bersikeras pada penyediaan jaminan keamanan serta status netral Ukraina, tidak bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sebelum menandatangani perjanjian damai, kata Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Grushko.

"Jika kita berbicara tentang penyelesaian damai konflik Ukraina, maka itu pasti akan memiliki kontur eksternal," kata Grushko dalam wawancara dengan Harian Rusia Izvestia, melansir TASS 17 Maret.

"Kami akan bersikeras jaminan keamanan konkret harus menjadi bagian dari perjanjian ini," lanjutnya.

"Itu karena hanya melalui pembentukannya akan mungkin untuk mencapai perdamaian abadi di Ukraina dan secara umum memperkuat keamanan di kawasan itu," kata Wamenlu Grushko.

"Status netral Ukraina dan penolakan negara-negara anggota NATO untuk menerima negara ini sebagai anggota aliansi harus menjadi bagian dari jaminan tersebut," tegasnya.

Menurut Grushko, "ketentuan tersebut didokumentasikan" dalam rancangan perjanjian tentang jaminan keamanan yang diprakarsai Rusia pada tahun 2021.

"Rusia mengajukan dua inisiatif pada tahun 2021," ungkapnya.

"Salah satunya ditujukan kepada Amerika Serikat dan yang lainnya kepada negara-negara anggota NATO. Keduanya tidak didukung. Kami menyadari bahwa apa yang disebut mitra kami tidak siap untuk terlibat dalam dialog yang substansial," urainya.

"Kemudian menjadi jelas hakikat dari pembangunan militer aliansi serta persiapan militer atas nama Amerika Serikat ditujukan untuk mencapai keunggulan atas Rusia," terang Wamenlu Grushko.

"Selain itu, Ukraina dipilih sebagai medan perang utama, teater operasi militer melawan Rusia," tambahnya.

Diplomat Rusia tersebut mencatat, hingga hari ini "konflik telah mencapai fase di mana Barat secara strategis dikalahkan."

"Eropa harus memahami jika jaminan hukum internasional yang kuat mengenai keamanan Rusia berlaku, tidak termasuk keanggotaan Ukraina di NATO dan kemungkinan pengerahan kontingen militer asing di wilayahnya atau menggunakannya untuk memberikan tekanan militer terhadap Rusia, keamanan Ukraina dan seluruh kawasan dalam arti yang lebih luas akan terjamin, karena salah satu akar penyebab konflik akan dihilangkan," imbuhnya.

Diketahui, Amerika Serikat menggelar pertemuan dengan Ukraina di Jeddah, Arab Saudi pada 11 Maret untuk membahas perang Rusia-Ukraina yang pecah 24 Februari 2022 lalu.

Setelah pertemuan, Ukraina memutuskan untuk menerima usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari. Sebagai balasannya, Washington setuju untuk segera mencabut jeda pembagian informasi intelijen dan melanjutkan bantuan militer ke Kyiv.

Para pihak juga setuju untuk menandatangani perjanjian tentang mineral Ukraina sesegera mungkin.

Pada tanggal 13 Maret, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden AS Donald Trump atas keterlibatannya dalam negosiasi perdamaian dan mendukung gagasan gencatan senjata.

Namun, Presiden Rusia menyebutkan beberapa isu penting seperti status personel militer Ukraina yang telah menyerbu Wilayah Kursk, mekanisme untuk memantau gencatan senjata, dan tindakan potensial Ukraina selama periode ini.

Ia menyatakan, Moskow terbuka terhadap usulan untuk mengakhiri permusuhan di Ukraina, asalkan usulan tersebut membuka jalan bagi perdamaian jangka panjang dan mengatasi akar penyebab krisis.