Menanti Munas Partai Golkar di Tengah Konflik Tiga Menteri Jokowi

JAKARTA - Panitia Munas partai Golkar resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum atau Caketum Golkar hari ini. Pendaftaran akan ditutup pada 2 Desember. Penjaringan calon sebelum Munas ini dilakukan sesuai AD/ART partai.

Sejauh ini, calon yang menyatakan akan maju menantang Airlangga Hartarto di Munas Golkar adalah Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo, dan Agun Gunandjar. Ada pula nama-nama seperti Ridwan Hisjam yang disebut-sebut juga akan maju.

Namun, nampaknya hanya dua calon yang saling melemparkan serangan. Kali ini kubu Bamsoet menyeret nama-nama yang dianggap membantu untuk memenangkan satu calon. Jika sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpihak kepada Airlangga Hartarto karena pujian yang dilontarkannya, kini giliran tiga menteri di kabinet kerja Jokowi yang terseret.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, konflik yang terjadi hingga menyeret tiga nama menteri karena mereka adalah loyalis Airlangga. Pengangkatannya pun atas jasa Airlangga.

"Sangat wajar dan sangat beralasan (kekhawatiran) kubu Bamsoet, mereka (tiga menteri) bekerja menekan DPD-DPD Golkar untuk memenangkan Airlangga," tutur Ujang, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Kamis, 28 November.

Soal aklamasi atau voting itu tergantung pada peserta Munas nanti. Ujang menjelaskan, peserta Munaslah yang berhak untuk menentukan. Meski begitu, pihaknya justru melihat kecenderungannya akan pada opsi aklamasi. "Sepertinya dikondisikan agar bisa aklamasi," ucapnya.

Sebelumnya, Loyalis calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Syamsul Rizal, menyebut adanya tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang campur tangan dalam pemilihan ketum partainya. Syamzul mengatakan, ketiganya menekan DPD Golkar untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai Ketum.

Namun, Syamzul memastikan, perbutaan tiga menteri tersebut di luar sepengetahuan Jokowi. Sebab, sejak awal Jokowi sudah menegaskan tidak akan menyampuri urusan pemilihan ketum Golkar. Menurut Syamzul, tiga menteri Jokowi itu menelepon langsung ke para Ketua DPD I Golkar di daerah untuk memilih dan berpihak kepada Airlangga. Namun, dia meyakini Jokowi tak tahu menahu perihal itu.

"Bukan, bukan dari Golkar. Ada tiga pembantu Presiden, yang satu itu kader Golkar, yang satu akademisi, yang satu partai lain. Yang muncul sangat santer itu adalah Pak Pratikno, Mensesneg. Nah ini kalau begini, kalau Golkar pecah, kasihan Pak Jokowi enggak tahu persoalan tapi dianggap bagian dari itu, PDIP juga. Jadi tidak elok lah kalau kemudian membawa nama Presiden," kata Syamsul di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 27 November.

Syamzul berujar, jika tekanan terus dilakukan, maka akan berpotensi memunculkan munas tandingan. Sebagai upaya menegakkan konstitusi di Partai Golkar, mengingat adanya pelanggaran prinsip-prinsip yang dilakukan kubu Airlangga.

"Ini bisa terjadi, bukan munas tandingan namanya, tetapi munas dalam rangka menegakkan konstitusi organisasi secara murni yang sesuai AD/ART. Hal ini bisa terjadi jika pengurus DPP saat ini tidak hati-hati dalam menempatkan konstitusi. Contohnya, lingkungan di sekitar kantor DPP seperti orang mau perang," tuturnya.