Idrus Marham Yakin Kader Golkar Tak Ada yang Direshuffle Prabowo
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meyakini kader partainya yang berada di Kabinet Merah Putih tidak akan direshuffle Presiden Prabowo Subianto. Sebab Idrus dapat memastikan bahwa kader beringin di bawah pemerintahan Prabowo telah bekerja secara optimal.
Hal itu disampaikan Idrus menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia soal isu reshuffle usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 8 Februari.
Idrus menegaskan, kader Golkar yang menjabat sebagai menteri dan wakil menteri sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan konsep kekaryaan yang diusung partai.
"Kemarin itu kan ada pernyataan Ketua Umum bahwa ya selama ini kader-kader Golkar yang ada di Kabinet ini adalah baik-baik saja. Dalam arti berarti prestasinya ada. Berarti sudah melaksanakan apa instruksi ketua umum bahwa kita mengedepankan konsep," ujar Idrus di Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari.
Idrus mengungkapkan bahwa Bahlil Lahadalia secara rutin melakukan evaluasi terhadap kader Golkar yang duduk di kabinet. Dengan adanya evaluasi tersebut, Idrus meyakini tidak akan ada kader Golkar yang terkena reshuffle dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Nah selama ini memang ketua umum di dalam beberapa kali pertemuan kita selalu ditekankan dan dicek. Menteri, misalkan apa ini, Ibu Meutya bagaimana? Menteri UMKM bagaimana? Menko bagaimana? Menteri Kepundudukan bagaimana? Menteri Pertanahan bagaimana? Itu dicek satu-satu ketua umum. Konsepnya bagaimana? Nah itulah sebabnya setelah dicek konsep-konsep ini tentu ada komunikasi politik," ucap Idrus.
"Kemarin ketua umum membuat sebuah pernyataan bahwa insya Allah tidak ada reshuffle bagi kader Partai Golkar, karena secara prestasi adalah baik-baik saja," sambungnya.
Idrus menambahkan, Partai Golkar tetap solid dalam mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029. Dukungan ini, kata dia, merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2024.
"Salah satu keputusannya adalah mendukung sepenuhnya Pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029. Karena ini hasil Munas adalah keputusan tertinggi partai," pungkas Idrus.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Yang pertama menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak progresif Presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan," kata Bahlil di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari.
Bahlil meyakini Prabowo memahami kualitas delapan kader Golkar yang bergabung di Kabinet Merah Putih (KBM). Selain itu, tiga kader Golkar juga duduk sebagai wakil menteri, dan satu gubernur Lemhannas.
"Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami, DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar delapan menteri, tiga wamen, satu gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar," ucap dia.
Bahlil pun yakin delapan menteri, tiga wamen dan satu gubernur Lemhannas ini akan aman dari ancaman reshuffle kabinet.
Baca juga:
"Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar, insyaallah, semua baik-baik saja," lanjutnya.