Pasca LPG 3 kg, Menteri ESDM Berencana Tertibkan Distribusi Solar Subsidi
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya berencana untuk menertibkan distribusi solar subsidi. Menurutnya, solar subsidi perlu ditertibkan agar tepat sasaran di masyarakat.
"Dalam rangka mewujudkan program Asta Cita Bapak Presiden, maka semua anggota kabinet diminta untuk memastikan semua anggaran negara yang dikucurkan untuk program rakyat dipastikan harus sampai di tengah-tengah masyarakat," ujar Bahlil dh Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari.
"Nah kita sebagai kader-kader Partai Golkar, khususnya saya, itu melakukan pembenahan, penataan, baik dari subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, maupun subsidi LPG (elpiji)," sambungnya.
Bahlil mengungkapkan solar subsidi masuk sorotan karena penyalurannya masih belum tepat sasaran. Dia memahami penertiban solar subsidi akan kembali menuai keributan seperti penataan ulang penyaluran gas LPG 3 kg, di mana sempat memicu kelangkaan.
"Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar," kata Bahlil.
Baca juga:
- Naik Penyidikan, Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Penipuan Anak Bos Prodia
- Kasus Eks Pengacara Tipu Anak Bos Prodia Naik Penyidikan
- Hadiri HPN 2025 Banjarmasin, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Berikan Penghargaan pada Juara Lomba Baca Puisi
- Dukung Pemerintah Cegah Penyelundupan Barang, Waka DPR: Saatnya Kementerian Berbenah
Meski begitu, ia mengaku tidak khawatir jika harus menghadapi situasi serupa kembali. Baginya, jika sudah mengambil keputusan demi kepentingan umum maka pantang untuk takut dengan pemain-pemain di lapangan.
"Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa. Kita sebagai orang Timur itu sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak-ibu semua," kata Ketua Umum Golkar itu.
Bahlil mendorong kader-kader Golkar agar ikut mendukung kebijakan tersebut. Dia menilai upaya mengatur ulang distribusi energi itu menjadi bagian dari perjuangan menjamin hak-hak rakyat.
"Inilah kesempatan kita, Partai Golkar, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya," kata Bahlil.