Kasus Hasto Bikin Gaduh, PDIP: Kasihan Presiden Prabowo, Baru Memerintah 2 Bulan Sudah Diwarisi Masalah

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja secara proporsional dan menjaga kelembagaannya dari intervensi dalam penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.  

Said menilai, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, serta ada ketidakpastian hukum maka akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar. 

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember.

Ketua Banggar DPR RI itu mengaku mendapat laporan dari pelaku pasar bahwa ekonomi saat ini tengah lesu. Sehingga dia menyayangkan apabila kegaduhan politik dan hukum menganggu stabilitas ekonomi nasional, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan. 

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said. 

Di sisi lain, Said mengatakan, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang. 

"Ekonomi China sedang melambat, padahal China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," kata Said.

"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," imbuhnya. 

Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak menjaga kehidupan kebangsaan, agar bisa membuahkan harapan. Serta menjaga optimisme bahwa bangsa ini bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan. 

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.