Rute Blok M-Kota Bakal Dihapus, Pakar Transportasi: Bukti Dishub Tidak Pernah Naik Transjakarta
JAKARTA - Pakar transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas menilai wacana penghapusan layanan koridor 1 Transjakarta dengan rute Blok M-Kota oleh Pemprov DKI merupakan kesalahan fatal.
Hal ini merujuk pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang mengungkap rute Transjakarta Blok M-Kota ditiadakan ketika MRT Jakarta fase 2A selesai dibangun dan beroperasi.
Darmaningtyas menilai, Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang merencanakan penghapusan ini seakan tidak mengetahui kondisi di lapangan dan bagaimana karakter pelanggan Transjakarta dengan MRT Jakarta.
"Pernyataan Kadishub yang menghapuskan layanan Transjakarta koridor 1 itu menjadi bukti bahwa Kadishub dan insan Dinas Perhubungan sendiri tidak pernah naik Transjakarta, khususnya koridor 1, sehingga staf-stafnya tidak dapat memberikan masukan yang sesuai realitas," kata Darmaningtyas kepada wartawan, Senin, 23 Desember.
Daemaningtyas khawatir, rencana Dishub DKI untuk menghapus layanan koridor 1 Transjakarta hanya didasarkan pada masukan dari konsultan atau pakar yang tidak pernah naik angkutan umum, khususnya pada jalur tersebut.
Sebab, ia menegaskan pola perjalanan pengguna Transjakarta sangat berbeda dengan MRT Jakarta. Saat ini, koridor 1 Transjakarta terhubung dengan layanan dengan Koridor 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12,13, dan berbagai rute nonkoridor.
Selain itu, karakter pelanggan Transjakarta juga berbeda dengan karakter pelanggan MRT, khususnya dari aspek sosial ekonomi dan besaran tarif. Sehingga Darmaningtyas menekankan layanan MRT Jakarta tak bisa itu menggantikan Transjakarta meskipun berada pada jalur yang sama.
"Dari aspek sosial ekonomi, pelanggan MRT memiliki kelas yang lebih tinggi, terlihat dari penampilan fisiknya yang lebih glowing, jenis pakaiannya yang rata-rata bermerk, maupun tentengan tasnya. Sangat jarang pelanggan MRT menenteng tas plastik atau kardus. Tapi terlalu mudah menemukan pelanggan TJ membawa tentengan tas kresek atau kardus," urai Darmaningtyas.
Kemudian, tarif MRT Jakarta jelas jauh lebih mahal karena berdasarkan jarak tempuh. Saat ini, tarif MRT Jakarta Lebak Bulus–Bundaran HI mencapai Rp14.000. Sementara, tarif Transjakarta sekali penggunaan pada rute manapun hanya Rp3.500.
"Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT karena layanan Transjakarta koridor 1 dihapuskan, maka mereka akan pindah ke sepeda motor, dan ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni," cecarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan alasan munculnya wacana penghapusan rute Transjakarta pada koridor 1 yakni Blok M-Kota jika MRT Jakarta Fase 2A beroperasi.
Syafrin menyebut, ketika MRT Jakarta fase 2A beroperasi, jalur pada layanan Lebak Bulus-Kota akan menjadi sama 100 persen dengan rute Transjakarta Blok M-Kota.
Sementara, Pemprov DKI perlu menghemat pengeluaran APBD untuk subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun.
Baca juga:
"Kita harus melakukan efisiensi pengelolaan dana PSO, dana Subsidi. Di mana, berdasarkan hasil kajian terhadap layanan angkutan umum masal yang sifatnya paralel 100 persen, otomatis akan ada dua subsidi di sana," jelas Syafrin.
Syafrin menekankan, ke depan, halte dan bus yang selama ini melayani rute di koridor 1 tetap ada. Namun, akan ada pengubahan rute dan titik-titik pemberhentian halte dari semula melayani koridor 1 Blok M-Kota.