Menteri PU Sebut Ada Potensi Proyek IKN Melambat di Era Prabowo

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan adanya potensi perlambatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan fokus pemerintah ke swasembada pangan.

Dody menilai, pembangunan IKN tidak bisa 100 persen sesuai jadwal atau on track. Sebab, pemerintah saat ini punya fokus yang lebih besar, yakni swasembada pangan.

"Pengaruh lambat sekali, ya, nggak. Jadi, prioritasnya saja mungkin yang mundur di kami," ucap Dody saat saat ditemui wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat malam, 6 Desember.

Menurut dia, terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN membuat fokus pemerintah saat ini lebih kepada program-program besar, seperti swasembada pangan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari jalan tentang pendanaannya.

"On track 100 persen, ya, pasti nggak lah. Kan, duit terbatas. Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang mau bangun, ya, kami dengan senang hati gitu," katanya.

Meski begitu, Kementerian PU tetap berupaya untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Adapun arahan Prabowo sendiri saat ini prioritas pembangunan lebih kepada penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana (IKN). Selambat-lambatnya 17 Agustus 2029," ungkap Dody.

Sebelumnya, Dody mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan pembangunan IKN. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang lebih mengarah ke swasembada pangan.

"Untuk IKN tetap akan kami teruskan, (tapi) mungkin kecepatannya nggak seperti dulu," ujar Dody saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober.