Menteri PU: Prabowo Minta BPKP Kaji Rencana Proyek Infrastruktur PU Tahun Depan
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar program-program garapan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun depan dievaluasi terlebih dulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dengan demikian, program baru bisa berjalan usai evaluasi selesai.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, proses reviu atau pengkajian telah dilakukan sekitar dua minggu terakhir. Beberapa contoh program yang dalam proses reviu antara lain terkait pembangunan irigasi hingga padat karya.
"Memang ada kondisi per detik ini adalah mungkin bapak/ibu sekalian sudah pada tahu semua program kami sedang dievaluasi oleh BPKP. Kami berharap, sih, dalam minggu ini sudah selesai semua reviunya," ujar Dody dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Desember.
"Reviu BPKP ini sebenarnya atas arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto). Jadi, atas arahan beliau semua program-program kami yang sudah kami programkan di 2024 untuk kami kerjakan di 2025 dimintakan reviu ke BPKP terlebih dahulu," tambahnya.
Dody menyebut, salah satu program yang telah diizinkan untuk eksekusi ialah proyek irigasi dengan anggaran sebesar Rp12 triliun.
Dia menjelaskan, sebelumnya anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran terkena blokir atau automatic adjustment.
Kementerian PU pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Bappenas, Badan Pangan hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyangkut kebutuhan untuk proyek swasembada pangan pada 2025. Dari sana, didapatkan hasil bahwa ada sejumlah anggaran dukungan swasembada di Kementerian PU.
"Nah, itu yang kemudian dimintakan untuk bintangnya (anggaran terblokir) dibuka. Dan pada saat itu bintang yang Rp12 triliun sekian diperkenankan untuk dibuka khusus untuk mendukung irigasi," katanya.
Sedangkan terkait beberapa program padat kaya, kata Dody, hingga saat ini masih harus menunggu hasil reviu BPKP.
Dia berharap, minggu ini pengkajian tersebut bisa rampung sehingga eksekusinya bisa segera dilakukan.
"Harapan kami, sih, dalam minggu ini reviu tersebut selesai. Kemudian kami bisa mintakan ke Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk bintang-bintang (anggaran yang terkena blokir) ini dibuka, khususnya untuk program-program padat karya," tutur Dody.
Di sisi lain, Dody juga sempat menyinggung tentang pembangunan/revitalisasi sekolah dan madrasah senilai Rp19,5 triliun.
Baca juga:
Menurutnya, ada arahan dari Prabowo agar program tersebut dilakukan swakelola. Namun, Dody belum dapat menjelaskan detail lanjutannya karena masih harus berdiskusi dengan Bappenas dan BPKP.
"Kemarin kan Pak Presiden (Prabowo) memberikan arahan kepada semua guru di Hari Guru bahwa itu akan swakelola kepada sekolah yang bersangkutan. Cuma bentuk utuhnya kami sedang mengatur waktu dengan Kementerian Pendidikan, Bappenas dan juga BPKP," tuturnya.