KBRI Seoul Keluarkan 4 Arahan Penting Terkait Darurat Militer di Korea Selatan
JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul mengeluarkan imbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan untuk tetap waspada terkait status darurat militer yang sempat diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol pada Selasa 3 Desember.
Melalui pernyataan yang diunggah di laman Instagram resminya, KBRI meminta WNI untuk memantau perkembangan situasi dengan cermat dan mematuhi arahan yang telah ditetapkan.
“Dimohon untuk tetap tenang, senantiasa waspada, serta selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing,” tulis KBRI Seoul, seperti dikutip ANTARA, Rabu 4 Desember.
Selain itu, KBRI mengingatkan agar WNI menghindari kerumunan dan menjauhi area yang berpotensi menjadi pusat aksi demonstrasi, termasuk kawasan strategis seperti National Assembly di Yeouido, kantor Kepresidenan di Yongsan, dan lokasi-lokasi publik lainnya.
Empat Arahan Penting KBRI untuk WNI di Korea Selatan
1. Hindari kerumunan dan unjuk rasa, termasuk yang berlangsung secara damai.
2. Patuhi hukum setempat, termasuk Dekrit Darurat Militer yang berlaku.
3. Selalu bawa identitas atau tanda pengenal untuk menghindari masalah.
4. Laporkan kesulitan atau masalah ke KBRI melalui:
- Hotline PWNI: (+82-10-5394-2546)
- Telepon KBRI Seoul: (02 2224 9000)
- Email: seoul.kbri@kemlu.go.id
Presiden Yoon Suk-Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam dengan tuduhan bahwa oposisi melakukan aktivitas yang berpotensi mengarah pada pemberontakan dan membahayakan stabilitas konstitusional.
"Darurat militer ditujukan untuk memberantas pasukan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan kebebasan konstitusional," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan secara nasional.
Namun, keputusan itu mendapat penolakan kuat dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota Majelis Nasional yang hadir dalam rapat darurat memilih untuk membatalkan status tersebut.
Baca juga:
Pada Rabu pagi waktu setempat, Presiden Yoon mencabut status darurat militer setelah menerima tekanan dari parlemen. Meski begitu, situasi politik di Korea Selatan masih perlu diwaspadai.
KBRI Seoul memastikan akan terus memantau perkembangan dan siap memberikan bantuan kepada WNI jika diperlukan.