Tarif PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Sri Mulyani Pilih Senyum dan Diam
JAKARTA - Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melakukan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) terkait Kebijakan dan intensif Fiskal untuk mendorong Perekonomian dan Menarik Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu, 3 Desember.
Adapun dalam rapat tersebut salah satu yang dibahas yakni terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan naik jadi 12 persen pada 2025.
Rapat tersebut berlangsung dari Jam 15.00 WIB sampai sekitar 16.00 WIB yang dihadiri oleh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta Dirjen Pajak Suryo Utomo.
Saat ditanya terkait kenaikan PPN 12 persen pada 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali tetap memilih tersenyum dan enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait sejumlah kebijakan yang ramai diperbincangkan di masyarakat.
Diamnya Sri Mulyani bukan hanya hari ini saja tetapi telah terjadi dalam beberapa waktu belakangan.
Meski demikian, Sri Mulyani hanya menjawab untuk ditanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara langsung terkait hasil Rakortas tersebut.
"Nanti Pak Menko aja, Pak Menko aja yang menyampaikan ya," ucapnya kepada awak media, Selasa, 3 Desember.
Baca juga:
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut salah satu pembahasan rakortas tersebut adalah PPN jadi 12 persen.
"Iya salah satunya ada (pembahasan PPN 12 persen)," jelasnya.
Yassierli menyampaikan terkait pembahasan dan detail kenaikan PPN 12 persen akan diumumkan nanti.
"Belum-belum, nanti akan didetailkan, di pak menko nanti ininya," ujarnya
"Dibahas-dibahas sebagian, tapi kan itu masih rencana, nanti tunggu ajalah, ini kan masih disimulasikan, masih dihitung," tambahnya.
Adapun ketika ditanya kepastian kenaikan PPN 12 persen pada 2025, Yassierli menegaskan hal tersebut merupakan wewenang penyampaian dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Itu tanya ke Pak Menko dan Bu Ani bukan saya," pungkasnya.