Erick Thohir: Anak-Cucu BUMN Enggak Boleh Ikut Tender Proyek di Bawah Rp15 Miliar

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan bahwa seluruh tender proyek di bawah Rp15 miliar tidak boleh dikerjakan oleh anak maupun cucu BUMN. Tetapi harus diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, tender proyek BUMN di bawah Rp15 miliar selama ini sudah dikolaborasikan dengan UMKM melalui program PaDi UMKM.

Program ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan BUMN kepada UMKM.

“Nah kita bisa lihat misalnya bagaimana program PaDi UMKM itu, kita meminta seluruh BUMN tender di bawah Rp15 miliar itu harus ke UMKM, tidak boleh ada keluarga direksinya, anak cucu, perusahaan maupun yayasan,” katanya dalam acara penandatanganan MoU dengan BPOM, dilansir dari YouTube BPOM, Selasa, 26 November.

Erick bilang bahwa program PaDi UMKM ini sudah berjalan lima tahun. Bahkan, sudah ada sebanyak 50.000 pelaku UMKM yang tergabung di dalamnya.

“Ini sudah berjalan hampir 5 tahun dan sudah ada 50.000 UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini. Dan 90 persen pangan,“ tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan Kementerian BUMN dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM.

Kerja sama ini, kata Ikrar, juga sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan pelaku UMKM. Mengingat, UMKM merupakan tulang punggu perekonomian nasional.

“Inti yang kita MoU kan adalah hubungannya bagaimana kedua lembaga negara dan kementerian ini bersinkronisasi bekerja sama untuk meningkatkan derajat nilai ekonomi dan sekaligus peran dari UMKM,” ucapnya.

Ikrar menilai, kerja sama dengan Kementerian BUMN sangat penting karena memiliki data yang valid terkait tersebut.

Dengan kerja sama ini, BPOM dapat mempercepat proses setifikasi.

Apalagi, sambung dia, berdasarkan data statistik ada 61 juta UMKM di Indonesia. Dari data tersebut, sebanyak 117 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di UMKM.

“Dari jumlah total yang kita lihat sebetulnya ada sekitar 4,3 juta yang langsung beririsan dengan tugasnya BPOM. Tetapi kita buka data, data di kami yang terregistrasi itu baru 60.000. Jadi sangat banyak yang kita perlu kerjakan untuk bagaimana UMKM-UMKM yang jumlahnya jutaan ini bisa terregistrasi juga di BPOM,” jelasnya.