Mendagri Sebut Pengesahan UU DKJ Perkuat Kedudukan Jakarta Secara Regional dan Global

JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR Masa Sidang I 2024-2025, Selasa, 19 November.

Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian menyebut, pengesahan UU DKJ akan memperkuat kedudukan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. 

"Sebagaimana kita pahami bahwa Provinsi DKJ selama ini kita dengar sebagai Daerah Khusus Ibukota akan mengalami transisi menjadi daerah khusus Jakarta, dan akan memperkuat kedudukannya secara regional maupun global," ujar Tito saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa, 19 November. 

Dalam proses transisi tersebut, lanjut Tito, tentu ada konsekuensi hukum yang akan terjadi dan perlu diantisipasi bersama. Oleh karena itu, menurutnya, produk hukum berupa UU DKJ ini sekaligus untuk memberikan kepastian transisi penyelenggaraan pemerintahan. 

"Kami bersyukur dengan inisiatif DPR RI melalui Badan Legislasi DPR RI mengusulkan perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi Daerah Khusus Jakarta sekaligus juga mampu mengidentifikasi adanya celah hukum dalam proses transisi penyelenggaraan pemerintahan," kata Tito. 

Perubahan atau revisi UU DKJ sepakat di bawa ke dalam rapat paripurna setelah menambahkan 4 pasal yang dibahas di Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD RI pada Senin, 18 November, malam. 

"Proses ini telah berlangsung dari 11 November 2024 oleh DPR RI, dan kemudian dilanjutkan dalam surat kepada presiden dan kemudian presiden telah menugaskan materi dalam negeri dan Menteri Hukum sebagai perwakilan Sesuai dengan surat per tanggal 14 November 2024," pungkasnya.