Anggota DPR Usulkan Pengembangan Fasilitas Industri, Pengolahan dan Transportasi di Kaltara

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR  Rahmawati menyampaikan beberapa isu penting terkait pengembangan industri, transportasi, penguatan sektor perikanan dan kelautan di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). 

Hal itu disampaikan Rahmawati saat menggelar rapat kerja bersama Kementerian Perindustrian di gedung DPR, Jakarta. Selasa, 12 November.

Anggota DPR Dapil Kaltara ini mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian agar Badan Pendidikan dan Pelatihan Industri atau Badan Diklat Industri (BDI) tidak hanya memberi pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kerja. Namun, perlu diperkuat dengan kemitraan bersama industri lokal. 

"Saya mengusulkan agar BDI langsung menyalurkan lulusan pelatihannya ke perusahaan Industri di daerah termasuk di Kaltara.  sehingga turut meningkatkan ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja," kata Rahmawati. 

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap tingginya biaya transportasi bahan pokok dari Jawa ke Kaltara. Sebab,  tingginya biaya angkut  membuat harga sembako di Kaltara jadi mahal sehingga memberatkan masyarakat setempat. 

"Saya meminta agar pemerintah memberikan dispensasi khusus atau subsidi transportasi bahan pokok untuk wilayah-wilayah dengan biaya distribusi tinggi, seperti Kalimantan Utara," ungkapnya. 

Selain itu, Rahmawati juga menyoroti potensi pengembangan industri pengolahan rumput laut dan perikanan di Kaltara dengan mendorong Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan pabrik pengering rumput laut serta fasilitas cold storage besar di wilayah tersebut. 

"Saat ini, produk rumput laut, udang, dan ikan dari Kalimantan Utara harus dikirim ke Surabaya atau Makassar sebelum diekspor. Dengan adanya fasilitas pengolahan di Kalimantan Utara, kita bisa langsung ekspor, yang akan menghemat biaya logistik dan mempercepat proses pengiriman," ungkapnya. 

Rahmawati menjelaskan, pengembangan fasilitas ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk lokal. Namun juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. 

"Saya berharap Kementerian Perindustrian dapat memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan pembangunan fasilitas ini. Sehingga potensi sumber daya alam kita dapat dikelola dengan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah," ujarnya.