Buntut Kecelakaan di Tol Cipularang, Kemenhub Bakal Panggil Pengusaha Angkutan Barang
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan memanggil asosiasi pengusaha angkutan barang buntut kecelakaan di KM 92 Tol Cipularang, Jawa Barat beberapa hari lalu.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan pemanggilan asosiasi tersebut merupakan langkah tindak lanjut untuk menyikapi peristiwa tersebut.
“Kita akan segera mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Angkutan Barang beserta seluruh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti kejadian ini dan sebagai langkah mitigasi terjadinya kejadian berulang,” kata Risyapudin dalam keterangan resmi, Rabu, 13 November.
Tak hanya akan memanggil asosiasi, Risyapudin mengatakan pihaknya akan melakukan sidak terhadap fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Jabodetabek.
"Kami akan bersama-sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan di beberapa lokasi akan lebih gencar melakukan inspeksi keselamatan pada truk angkutan barang,” ujarnya.
Saat ini, sambung Risyapudin, pihaknya sedang melakukan koordinasi dan investigasi bersama Korlantas Polri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk meneliti penyebab terjadinya kecelakaan.
Adapun, berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk tempelan dengan nomor polisi B 9440 JIN tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga tanggal 18 Maret 2025.
Baca juga:
- Orang Tua Amanda Marisa Duga Kepala Anaknya Terbentur Benda Keras saat Terjadi Kecelakaan di Tol Cipularang
- Korban Tewas Tol Cipularang Sempat Diminta Pulang Naik Taksi Online Oleh Keluarganya, Tapi Ongkosnya Mahal
- Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Kemenhub Diminta Investigasi Ekosistem Industri Logistik
“Namun untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan secara menyeluruh kita menunggu hasil investigasi dari KNKT,” ujarnya.
Di sisi lain, Risyapudin mengimbau perusahaan angkutan untuk memastikan betul kendaraan dalam kondisi layak dan sesuai standar keamanan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah wajib menyediakan pengemudi yang memiliki izin resmi dan memenuhi kompetensi.
“Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengemudi, ia dapat dikenai sanksi hukum atau denda sesuai dengan yang tercantum pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tandasnya.