Pramono Soal Zonasi PPDB: Seringkali Dirasa Tidak Adil
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih belum sesuai harapan orang tua para siswa.
Berdasarkan keluhan warga yang ia terima, banyak siswa yang pandai secara akademik tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah favoritnya akibat adanya jalur zonasi PPDB.
"Memang tidak semua sekolah atau kecamatan mempunyai sekolah baik itu SD, SMP, maupun SMA. Seringkali dirasa tidak adil. Ada anak yang pintar tapi zonasinya sekolahnya tidak ada sekolah favorit, sehingga anak yang pintar itu jadi korban," kata Pramono, Rabu, 13 November.
Jika memenangkan Pilgub Jakarta bersama Rano Karno, Pramono berjanji akan mengkaji perubahan sistem zonasi dalam PPDB agar lebih memfasilitasi siswa pintar untuk masuk dalam sekolah yang dituju.
Mengingat, tidak semua wilayah memiliki sekolah negeri yang bisa menampung para siswa lewat jalur zonasi. Bahkan, puluhan kelurahan di Jakarta masih belum memiliki SMP maupun SMA negeri.
"Maka kami akan mengkaji kembali, karena tidak semua daerah siap untuk zonasi. Hanya memang daerah-daerah kebayoran baru, kebayoran lama, tebet, menteng, yang begitu-begitu pasti mampu. tapi beberapa daerah tidak. Sehingga ada ketidakadilan di dalam zonasi," ungkap Pramono.
Sebagai catatan, dalam PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2024/2025, Pemprov DKI hanya memberikan kuota 18 persen pada jalur prestasi akademik dan 5 persen pada jalur prestasi nonakademi yang bisa menampung calon peserta didik berlomba mendapatkan sekolah favoritnya.
Baca juga:
- Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki Capai 11.553 Orang
- Prabowo Ingatkan Bantuan untuk Korban Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Harus Tepat Sasaran
- KPK Duga Kemunculan Paman Birin di Kantornya Skenario Gugurkan Isu Melarikan Diri
- Sidang Praperadilan Dituding Siasat Loloskan Paman Birin, KPK: Buat Apa Ditetapkan Tersangka?
Lalu, 50 persen kuota disiapkan untuk jalur zonasi, 25 persen untuk jalur afirmasi, dan 2 persen untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Sehingga, menurutnya sistem PPDB saat ini masih menyulitkan sebagian peserta didik.
"Memang kalau sekolahnya sudah merata, problemnya kan tidak semua daerah ada sekolahnya. Kalau kayak seperti ini kan enggak mungkin dizonasikan. Sekolahnya aja enggak ada, gimana mau dizonasikan," jelasnya.