DPR Harap Program Kado Medical Check Up Gratis Prioritaskan Rakyat yang Kurang Mampu
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyambut baik rencana Pemerintah yang akan memberikan skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun di tahun 2025 nanti. Meski begitu, ia mengingatkan agar semua fasilitas kesehatan (faskes) sudah siap termasuk di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan).
"Pada dasarnya kami melihat program ini positif ya. Tapi Pemerintah harus memperhatikan dan mengatasi disparitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di pelosok yang masih kekurangan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan," kata Arzeti, Senin 4 November.
Ide program skrining kesehatan atau Medical Check Up (MCU) gratis bagi rakyat yang sedang berulang tahun mulai tahun 2025 itu tercetus saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pekan lalu. Program tersebut diusulkan sebagai upaya untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit.
Arzeti mengatakan program ini bertujuan baik namun memerlukan kesiapan yang maksimal.
"Selain harus dipastikan dokter di faskes terpenuhi, sarana dan prasarananya juga tidak boleh lagi ada kesenjangan. Kualitas faskes dan tenaga medis yang memadai harus tersedia hingga ke seluruh pelosok negeri," tuturnya.
Lembaga Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam Buku Putih Pembangunan Sektor Kesehatan Indonesia 2024-2034: Merancang Masa Depan Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan menguraikan masalah ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia menjadi problem paling signifikan saat ini.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, diketahui masih ada pelayanan kesehatan primer yang tidak memiliki dokter per Juni 2023. Tepatnya ada 4,17% puskesmas di Tanah Air yang belum memiliki tenaga dokter.
Kemudian sebanyak 45% puskesmas belum lengkap memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan mencakup dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesmas, sanitarian, petugas lab, dan tenaga gizi). Pada tingkat pelayanan kesehatan rujukan, sebanyak 38,48% RSUD di tingkat Kab/Kota juga belum lengkap terkait 7 jenis dokter spesialis.
"Melihat data tersebut, Pemerintah perlu memperbaiki distribusi tenaga medis dengan memberikan insentif bagi dokter dan tenaga medis lain yang bersedia bertugas di daerah terpencil," jelas Arzeti.
Tujuan MCU gratis bagi masyarakat sendiri disebut untuk memastikan kesehatan masyarakat dapat terpantau secara dini. DPR mendorong agar program ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari kota hingga daerah.
"Rakyat Indonesia bukan hanya di kota besar saja tapi juga di wilayah 3TP. Kita harus pastikan mereka mendapatkan hak yang sama," tegas Arzeti.
Lebih lanjut, Komisi di DPR yang membidangi urusan kesehatan itu juga meminta Pemerintah menyediakan program pelatihan bagi tenaga medis lokal untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Arzeti mengatakan, kualitas tenaga kesehatan akan menjadi salah satu faktor keberhasilan program MCU gratis.
"Pelatihan tersebut dilakukan agar para petugas medis memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menunjang kesuksesan program skrining kesehatan. Pemanfaatan teknologi juga sangat diperlukan di era digital saat ini," ungkap Arzeti.
“Misalnya dengan pemanfaatan teknologi telemedicine untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh bagi daerah yang sulit dijangkau,” sambung Legislator dari dapil Jawa Timur IV itu.