Puan Ingatkan Aparat Netral di Pilkada Jateng: Biarkan Rakyat yang Pilih Pemimpinnya

JAKARTA - Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mendampingi sang Ketum, Megawati Soekarnoputri yang memberikan pengarahan untuk pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng. Puan pun menekankan soal netralitas aparat di Pilkada.

Adapun konsolidasi PDIP itu digelar tertutup di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, Jumat 25 Oktober. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus DPC sekabupaten/kota Se-Jawa Tengah serta para calon-calon kepala daerah yang diusung PDIP, jajaran DPP PDIP dan DPD PDIP Jateng, serta anggota DPR RI Dapil Jateng.

Hadir pula para pasangan calon yang diusung PDIP pada pilkada Jateng 2024. Termasuk cagub dan cawagub Jateng, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi).

“Konsolidasi internal untuk menyatukan seluruh struktur partai yang ada di Jawa Tengah dalam pemenangan Pilkada 2024,” kata Puan usai konsolidasi PDIP Jateng.

Saat memberikan pengarahan kepada para kader, kata Puan, Megawati menekankan tentang konsolidasi 3 pilar partai.

“Bagaimana kita menjalankan Pilkada 2024 dengan santun, saling menghormati dan menghargai tanpa ada intervensi dari eksternal,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Bagaimana seluruh elemen bangsa bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan,” sambung Puan.

Mantan Menko PMK ini juga mengingatkan soal pentingnya semua pihak untuk saling menghormati proses demokrasi. Hal ini disampaikan Puan menanggapi soal dugaan pelanggaran pilkada terkait sejumlah pertemuan paguyuban kepala desa yang diduga diarahkan untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.

“Kita semua harus menjaga, saling menghargai dan menghormati. Jadi semuanya harus menjaga sikap, jangan sampai kemudian melampaui batas-batas yang dianggap tidak seharusnya dilakukan,” ungkapnya.

“Kemudian stakeholder di pemerintahan, apakah aparat penegak hukum juga bisa menjaga situasi tetap kondusif,” tambah Puan.

Saat ditanya wartawan apakah PDIP akan mengambil langkah hukum terkait dugaan pelanggaran tersebut, Puan meminta Bawaslu untuk aktif.

“Kita lihat, kalau ada bukti-bukti yang kuat bahwa itu menyalahi aturan ya harusnya Bawaslu bisa melakukan tugasnya,” tegas cucu Bung Karno itu.

Puan juga mengingatkan agar semua aparat pemerintahan dan penegak hukum bisa bersikap netral dalam Pilkada. Ia kemudian menyinggung soal pesan Presiden Prabowo Subianto.

“Semua kita harapkan bisa menahan diri, kemudian stakeholder, pemerintah, aparat penegak hukum juga bisa menahan diri agar stabilitas dan situasi bisa kondusif seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, kita bersatu untuk indonesia yang lebih baik,” papar Puan.

“Biarkan rakyat yang memilih pemimpinnya yang akan ikut dalam kontestasi pilkada ke depan,” tambahnya.

Konsolidasi yang digelar PDIP hari ini pun dimaksudkan untuk semakin membakar semangat para kader dalam pemenangan Pilkada Jateng. Dengan begitu, Jateng tetap menjadi kandang banteng.

“Kita punya strategi yang akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” sebut Puan.

Puan lantas ditanya apakah turun gunungnya ‘Megawati’ ke Jateng demi mengatasi dugaan ‘cawe-cawe’ Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada.

“Ya enggak, nggak ada hubungannya,” tukasnya.

Puan memastikan, Megawati sebagai ketum PDIP memiliki perhatian di semua pilkada yang ada di Indonesia.

“Kalau kemudian datang ke Jawa Tengah karena merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia,” tutup Puan.