Kapolri Terbitkan Larangan Media Tampilkan Arogansi Polisi, Ini Isi Lengkapnya
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram rahasia (STR) soal larangan bagi media untuk menampilkan atau menyiarkan upaya dan tindakan aparat kepolisian yang berunsur arogansi.
Perintah yang teregistrasi dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 ini ditandatangani oleh Kadiv Humas, Inspektur Jenderal Argo Yuwono atas nama Kapolri. STR ini bersifat petunjuk arah (Jukrah) untuk seluruh jajaran kepolisian.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono yang dikonfirmasi perihal STR tersebut membenarkannya. Tapi STR itu disebut dikhususkan bagi bidang Humas di seluruh jajaran Polri.
"STR itu ditujukan kepada kabid humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal," kata Brigjen Rusdi.
Baca juga:
- KontraS Kritik Telegram Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Polisi, Membahayakan Kebebasan Pers
- Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Polisi, tapi Ditujukan untuk Internal Kehumasan
- Survei SMRC: Ketakutan Masyarakat Ditangkap Semena-mena oleh Polisi Meningkat
- Pemerintah Siapkan Cara Cegah Penularan COVID-19 di Pengungsian Korban Bencana NTT
Menurutnya, STR itu dikeluarkan untuk meningkatkan kinerja Polri. Dengan begitu, Polri khususnya di bidang kehumasan akan semakin profesional.
"Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik," kata dia.
Berikut ini isi 10 larangan bagi media yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo;
1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis
2. Tidak menyajikan rekaman proses introgtasi kepolisian dan penyidikan terhdap tersangka tindak pidana.
3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.
4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan.
5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.
6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya kemudian serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.
7. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.
8. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.
9. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media kemudian tidak boleh disiarkan secara live kemudian dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.
10. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.