Otoritas Jepang Berencana Naikkan Harga Tiket Masuk Kastil Himeji untuk Wisatawan Non-lokal

JAKARTA - Otoritas kota di Jepang sedang mempertimbangkan untuk menaikkan biaya masuk Kastil Himeji untuk pengunjung yang tidak tinggal di daerah setempat, menarik kembali rencana untuk hanya mengenakan harga tiket yang lebih tinggi bagi wisatawan asing.

Pemerintah Daerah Himeji, Prefektur Hyogo, juga sedang mempertimbangkan rencana tiket premium menargetkan wisatawan asing yang akan mencakup layanan penyimpanan bagasi hingga diskon di restoran, selain tiket masuk ke situs Warisan Dunia UNESCO tersebut, dilansir dari Kyodo News 1 Oktober.

Pada Bulan Juni, Wali Kota Himeji Hideyasu Kiyomoto menjadi berita utama ketika ia mengatakan pada sebuah simposium internasional, sedang mempertimbangkan untuk menaikkan biaya masuk bagi orang asing, menaikkan tiket dewasa dari 1.000 yen saat ini, untuk membantu membayar biaya pemeliharaan.

Kiyomoto mengatakan kepada wartawan pada saat itu, ia ingin menghindari kenaikan biaya masuk bagi penduduk lokal Himeji, melestarikan situs tersebut sebagai "tempat istirahat" bagi mereka.

Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari anggota dewan kota, yang berpendapat menargetkan orang asing dengan harga yang lebih tinggi dapat merusak citra kastil, kata para pejabat.

Himeji akan memperkenalkan sistem biaya masuk baru paling cepat pada musim semi tahun 2026 setelah membahasnya dengan dewan kota dan Badan Urusan Kebudayaan.

Mereka berencana untuk mempertahankan biaya masuk yang sama untuk penduduk Himeji, kata para pejabat.

"Kastil Himeji memiliki lebih banyak bangunan yang ditetapkan sebagai harta nasional atau properti budaya penting daripada kastil lain di Jepang, dan biaya masuk merupakan sumber pendanaan yang penting untuk melestarikan dan mewariskan kastil," kata salah satu pejabat.

Diketahui, sekitar 1,48 juta orang mengunjungi kastil tersebut pada tahun fiskal 2023, 452.300 di antaranya adalah orang asing, melampaui 400.000 untuk pertama kalinya sejak data tersedia pada tahun fiskal 1992, menurut pemerintah kota.