Prabowo Bertekad Hilangkan Kemiskinan di Indonesia dengan Hilirisasi
JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto bertekad untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara salah satunya hilirisasi sumber daya alam yang ada agar bisa dinikmati oleh rakyat.
"Saya telah menerima mandat dari rakyat Indonesia dengan tujuan utama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," kata Prabowo ketika memberi sambutan pada acara Repnas National Conference di Jakarta dlansir ANTARA, Senin, 14 Oktoober.
Menurut dia, setelah mendapatkan mandat sebagai presiden, Prabowo bertekad untuk menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia agar dapat dinikmati seluruh rakyat.
Presiden Terpilih mengatakan untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia, salah satunya yaitu dengan melaksanakan hilirisasi kekayaan Indonesia, agar apa yang ada di Bumi Pertiwi dapat diolah di Indonesia.
Prabowo juga mengajak kepada para pengusaha yang tergabung pada Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk bersama-sama membangun perekonomian di masa depan agar dapat tumbuh positif.
"Kekayaan kita harus kita urus dengan sebaik-baiknya, anak-anak kita harus makan dengan bergizi setiap hari. Hal ini membutuhkan kerja sama yang baik kita menjamin kehidupan rakyat lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih adili. Tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia," ujar Prabowo melalui video sambutan yang diputar pada acara tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari empat persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade terakhir.
"Kemiskinan ekstrem yang terakhir per tahun 2023 itu kan sudah turun. Sebelumnya empat persen, pada 10 tahun terakhir itu mengalami penurunan, yang terakhir 0,8 persen," kata Menko PMK Muhadjir Effendy.
Namun angka pasti dari penurunan kemiskinan ekstrem tersebut, kata dia, masih menunggu hasil survei lebih lanjut pada September 2024, yang berpotensi menunjukkan penurunan lebih lanjut.
"Ini juga masih menunggu hasil survei per September nanti. Bisa jadi nanti lebih rendah dibanding 0,8 persen," ujar Menko Muhadjir Effendy.