Basuki Hadimuljono Temui Menteri Infrastruktur Jepang, Bahas Empat Agenda Kerja Sama Ini
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menemui Menteri Pertahanan Infrastruktur, Transport dan Pariwisata (MLITT) Jepang Tetsuo Saito pada Kamis, 26 September.
Pertemuan berfokus pada penguatan empat agenda kerja sama infrastruktur antara Indonesia dan Jepang.
Pertama, menindaklanjuti pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 yang berlangsung di Bali, Indonesia, pada Mei 2024. Basuki menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Jepang atas dukungannya pada WWF.
Dia juga menyoroti usulan Pemerintah RI untuk menetapkan tanggal 27 Agustus sebagai Hari Danau Dunia.
"Tanggal 27 Agustus dipilih sebagai pengingat diselenggarakannya World Lake Conference pada 1984," ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 27 September.
Dalam urusan ini, Basuki bilang bahwa pihaknya akan mempelajari pola pengelolaan dan konservasi danau berkelanjutan dengan mengunjungi Danau Biwa.
Selain itu, Basuki juga menemui Sekretaris Jenderal Japan Water Forum Toshiro Takemura untuk membahas persiapan pelaksanaan Asia Pasific Water Summit (APWS) ke-5 pada 2027.
Hal ini merupakan tindak lanjut atas Indonesia yang kembali dipercaya menjadi tuan rumah acara tersebut.
"Aaya akan melakukan konsolidasi dan menindaklanjuti letter of intent (LoI) untuk didetailkan ke dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat tema, sub tema, tahapan, waktu dan kepanitiaan bersama mulai awal 2025 yang akan datang," katanya.
Di Jepang, Basuki juga berterima kasih atas dukungan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembentukan Center of Excellence dalam ketahanan air dan iklim.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia juga telah menandatangani MoU Sabo Technical Center (STC) bersama dengan Kepala Perwakilan JICA di Indonesia pada World Water Forum ke-10.
Baca juga:
Nantinya, kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat Pusat Pelatihan Teknologi Sabo dan menjadi bagian dari Center of Excellence dalam ketahanan air dan iklim yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara Asia Pasifik dan Afrika.
Agenda Basuki keempat dalam pertemuan ini adalah penyampaian permohonan dukungan tenaga ahli penjaminan mutu atau quality assurance dalam pelaksanaan pembangunan IKN.
Menurut Basuki, hal tersebut sangat membantu Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pembangunan IKN sebagai sebuah kota telah memenuhi standar kualitas yang tinggi.