Jelang Transisi Pemerintahan, Jokowi Minta Menterinya Tak Buat Kebijakan Ekstrem yang Berpotensi Timbulkan Gejolak
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat kebijakan ektrem menjelang transisi pemerintahan baru. Terutama yang bisa menimbulkan gejolak dan merugikan masyarakat.
Adapun pemerintahan akan berganti dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.
“Jagan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” ujarnya dalam pembukaan sidang kabinet parupurna dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 13 September.
Menurut Jokowi, menjaga situasi tetap kondisif di masa transisi pemerintahan ini sangat diperlukan. Dia bilang, Indonesia butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan-pembangunan.
Karena itu, dia meminta para menterinya untuk menjaga kondisi jangan sampai ada gejolak sampai pemerintaha baru terbentuk.
Baca juga:
“Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh untuk melakukan pembangunan. Sehingga pastikan jangan sampai ada riak-tiak gejolak sampai pemerintahan beriktnyat terbentuk,” tuturnya.
Jokowi mengatakan memastikan kondisi situasi tetap kondisif diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, inflasi hingga pertumbuhan ekobomi.
“Kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban,“ jelasnya.