Trenggono dan Siti Nurbaya Kompak Pamit ke Komisi IV DPR, Sampaikan Permohonan Maaf

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berpamitan dengan Komisi IV DPR RI. Ungkapan pamit dan terima kasih mulanya disampaikan oleh Trenggono.

"Yang terhormat ketua dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI, dengan rasa hormat dan terima kasih mendalam yang sebesar-besarnya, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan kerja sama pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI selama saya ditugaskan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," kata dia dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September.

Trenggono menilai, dalam mengawal pembangunan kelautan dan perikanan, kolaborasi antara Komisi IV DPR dan pemerintah merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada di sektor KP.

"Saya memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama kami bekerjasama dan berinteraksi. Saya berharap, kerja sama yang baik antara KKP dengan Komisi IV DPR RI dapat berlanjut di masa yang akan datang. Sehingga, sektor kelautan dan perikanan Indonesia semakin maju, berdaya saing, berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Kemudian, diikuti oleh Menteri Siti Nurbaya yang mengatakan ucapan terima kasih kepada Komisi IV DPR atas kolaborasinya selama 10 tahun. Menurut dia, kesuksesan program KLHK tidak lepas dari dukungan DPR RI.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi, terima kasih sudah bersama lima hingga 10 tahun. Terima kasih sangat banyak langkah korektif yang telah dilakukan KLHK dan itu hanya bisa terjadi dari dan dengan catatan-catatan kritis dan arahan-arahan sekaligus restu dari terhormat pimpinan dan anggota komisi IV," tuturnya.

Siti Nurbaya juga meminta maaf jika ada kekurangan selama dirinya menjabat dalam 10 tahun ini. Dia menilai, selama ini kerja sama KLHK dengan Komisi IV DPR RI telah mendorong program berbasis masyarakat sangat optimal.

"Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang tepat cukup lama lima hingga 10 tahun. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih program berbasis masyarakat yang sangat jelas mendorong eksekutif untuk bekerja secara optimal bagi rakyat," imbuhnya.