Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Masuk Meja Hijau, Digelar PN Ambon Jerat ABK Kapal
AMBON - Kasus dugaan penyeludupan dan perdagangan sembilan satwa dilindungi dengan terdakwa yanak Buah Kapal (ABK) MT. Matindo bernama Eman digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ambon.
Dalam sidang agenda dakwaan ini, JPU Kejati Maluku Siti Ramelan mengatakan terdakwa ditangkap Ditreskrimsus Polda Maluku bersama barang bukti 9 satwa liar pada 22 Juni 2024. Penangkapan dilakukan di Pelabuhan Speedboat Wayame, Kecamatan Teluk Ambon.
"Awalnya anggota Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan sebuah akun di media sosial yang melakukan aktivitas penawaran burung-burung asal Papua yang dilindungi," kata JPU di PN Ambon, Senin 9 September, disitat Antara.
Kemudian anggota Ditkrimsus melakukan penyamaran sebagai calon pembeli lalu menghubungi terdakwa untuk melakukan penawaran.
Baca juga:
- Usut Dugaan Korupsi APD, KPK Garap Sesditjen Farmalkes Kemenkes Hari Ini
- Sekjen Gerindra Beri Sinyal Pertemuan Megawati-Prabowo Digelar Sebelum Pelantikan Presiden
- Agresi Israel ke Palestina Masuk Bulan ke-12, Harapan Gencatan Senjata Menipis
- SBY: Prabowo Punya Idealisme Hingga Sasaran Tapi 'Cuaca Tak Selalu Cerah'
Saat itu MT. Matindo sedang merapat di Pelabuhan Pertamina Wayame Ambon sehingga terdakwa bersedia melakukan pertemuan dengan calon pembeli di Pelabuhan Speedboat Wayame sambil membawa barang bukti yang hendak dibeli.
Polisi kemudian menahan terdakwa bersama sembilan ekor satwa liar dilindungi antara lain dua ekor burung nuri kepala hitam Papua (Lorius lory) satu kakaktua jambul kuning (Cacatua sulphurea occidentalis), dua ekor nuri bayan (Eclectus roratus)) dan empat ekor nuri hitam Papua (Chalcopsitta atra).
"Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijerat melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," kata JPU.
Terharap surat dakwaan JPU, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan sehingga majelis hakim menunda persidangan selama sepekan dengan agenda pemeriksaan saksi.