Basuki Hadimuljono Usulkan Anggaran Otorita IKN Rp26 Triliun di 2025, untuk Apa?
JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dirinya bakal mengusulkan anggaran OIKN pada tahun depan bisa mencapai Rp26 triliun.
Basuki menyebut, anggaran tersebut utamanya bakal dialokasikan untuk memberikan dukungan biaya pemeliharaan sejumlah sarana dan prasarana hingga pembangunan IKN.
"Kalau bocorannya, kami mengusulkan Rp26 triliun," ujar Basuki yang dikutip Rabu, 21 Agustus.
Adapun, pagu indikatif yang didapat Otorita IKN untuk TA 2025 diketahui hanya sebesar Rp505 miliar. Namun, angka itu, kata Basuki, belum mencakup biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun.
Dengan demikian, lanjut Basuki, saat ini pihaknya terus membangun koordinasi antara OIKN dengan Kementerian PUPR untuk merumuskan sejumlah program pembangunan IKN.
"Kami kebetulan merangkap jadi kami bikin programnya, koordinasi di sini. Mana yang harus dikerjakan oleh PUPR, mana yang dikerjakan oleh IKN. Sudah dilakukan," imbuhnya.
Sebelumnya, OIKN telah meminta tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun untuk 2025.
Hal tersebut disampaikan Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni.
Pria yang akrab disapa Antoni itu mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan antara OIKN, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas hal tersebut.
Baca juga:
"Pada 7 juni 2024, kami ajukan usulan tambahan anggaran untuk 2025. Dalam pertemuan ketiga pihak tersebut, kami catat beberapa kebutuhan angaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total sebesar Rp29,8 triliun," ujar dia.
Meski begitu, kata Antoni, hal tersebut masih berupa usulan dan perlu didiskusikan dengan beberapa kementerian/lembaga. Sebab, masih ada potensi dana tersebut digeser ke kementerian lain.
"Tadi kami usulkan Rp29 triliun. Apakah diterima atau tidak atau sebagian digeser ke kementerian lain, itu nanti bahan diskusi. Jadi, kebutuhan real ketika ada serah terima BMN, maka kami punya tanggung jawab untuk mengelola dengan baik," ucapnya.