Hasto PDIP Akui Dapat Laporan Soal Upaya Jegal Anies di Pilgub Jakarta
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku menerima laporan bahwa ada pihak tertentu yang berupaya menjegal Anies agar sulit mencalonkan diri di Pilgub Jakarta 2024.
Hal ini diungkap Hasto saat merespons sikap PKS yang kini membuka peluang untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Pilkada Jakarta 2024.
"Kalau kami menerima laporan, memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus.
Hasto menegaskan upaya untuk menghalangi siapapun agar tak bisa maju dalam kontestasi politik bertentangan dengan asas demokrasi. PDIP, lanjut dia, akan mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapa pun.
"Setiap anak bangsa, oleh konstitusi, itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan. Itu yang kami harapkan, sehingga kehidupan demokrasi harus kita perjuangkan bersama-sama," tegas Hasto.
Lagipula, Hasto melihat dukungan masyarakat tetap berpengaruh besar kepada pencalonan kepala daerah. Partai politik, menurutnya, pasti akan mempertimbangkan aspirasi tersebut.
"Yang penting adalah dukungan rakyat dan dukungan arus bawah. Kekuatan yang maha dahsyat adalah persatuan dan rakyat. Sehingga setiap pemimpin yang memang yang dapat dukunngan dari rakyat ngga perlu khawatir tidak mendapatkan tiket politik," jelasnya.
Wacana KIM Plus pertama kali dilontarkan oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa partai yang berbeda dukungan di Pilpres 2024, bakal bergabung dengan KIM di Pilkada sejumlah daerah termasuk Jakarta.
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dipastikan maju di Pilkada Jakarta 2024 dengan diusung KIM Plus. RK bakal dideklarasikan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta dalam waktu dekat.
Nasdem, PKS, dan PKB pun berpeluang gabung KIM Plus. Nasdem terlihat masih ragu mendukung Anies Baswedan dan hingga saat ini belum memberikan surat rekomendasi resmi kepada Anies untuk maju Pilgub Jakarta.
Sementara PKB, dukungan untuk Anies masih di level DPW Provinsi Jakarta. DPP PKB belum memberikan rekomendasi resmi kepada Anies dan bahkan belakangan mempertimbangkan gabung KIM Plus.
Baca juga:
PKS sudah resmi mendukung Anies Baswedan, tetapi langsung diduetkan dengan kader PKS Sohibul Iman. Hanya saja, Pilgub Jakarta bisa menjadi salah satu bargaining PKS yang sempat minta diajak gabung pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Artinya, PKS bisa gabung pemerintahan Prabowo-Gibran dengan syarat mendukung pasangan cagub-cawagub yang diusung KIM di Pilgub Jakarta.