Sidang ke 26 Sosek Malindo, Fokus Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan Negara
BALIKPAPAN - Upaya kerja sama melalui Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Seperti terungkap pada pertemuan Tim Teknis atau Kumpulan Teknikal dan Sidang ke-26 JKK/KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kaltara dengan Peringkat Negeri Sabah di Balikpapan, Rabu 17 Juli.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengungkapkan agenda Sosek Malindo telah masuk tahun ke-7sehingga sudah banyak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara.
"Kerja sama yang terjalin bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan kedua negara,"kata Datu Iqro yang juga menjabat sebagai Ketua Sosek Malindo Provinsi Kaltara.
Ia berharap hasil sidang ke-26 yang digelar dapat menjadi rujukan untuk ditindaklanjuti menjadi usulan program baru sesuai dengan perkembangan sosio ekonomi masing-masing negara.
"Harus kita sadari bahwa wawasan masyarakat kita terus berkembang, demikian halnya permasalahan yang terjadi dan menuntut penyelesaian secepatnya dengan hasil yang memuaskan," kata Datu Iqro.
Apalagi saat ini tengah dihadapkan dengan persaingan global, sehingga kerjasama antar negara perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
"Dari sekian banyak rencana kerjasama yang kita sepakati bersama, beberapa hal telah kita laksanakan sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat kedua negara," ungkapnya.
Datu Iqro berharap beberapa rencana yang belum sempat ditindaklanjuti dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat bisa merasakan hasil pertemuan Sosek Malindo.
"Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mereview kembali program apa saja yang belum kita laksanakan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk segera kita tindaklanjuti," harapnya.
Dibahas juga isu terkait masalah banjir di perbatasan sungai sesayap, akses jalan perbatasan 708 Serudong – Seimanggaris Sabah – Kaltara, investasi rumput laut, hingga usulan pembangunan pos bersama RI – Malaysia.
"Kita juga menyampaikan terkait proses pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah berjalan. Termasuk alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan," ujarnya.
"Faktor ekonomi menyebabkan tingginya urbanisasi. Tingginya jumlah populasi menimbulkan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan, serta pembangunan gedung bertingkat," lanjutnya.
Selain itu, pemindahan ibukota juga dapat mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.
"Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara, kedua negara (Indonesia-Malaysia) dapat merasakan manfaatnya. Karena itu, dari pelaksanaan Sosek Malindo ini, kita bersama-sama dapat mengambil manfaat dari rencana besar itu, serta mengantisipasi resiko yang terjadi," katanya.