PBNU Tegaskan 5 Kader NU Bertemu Presiden Israel Bakal Disanksi
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memastikan 5 kader NU atau Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog akan dikenakan sanksi etik.
Kelima orang tersebut adalah Wakil Ketua PWNU Banten Sukron Makmun, Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta Zainul Ma'arif, Sekum PP Pagar Nusa Munawir Aziz, Wakil Koordinator Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan PP Fatayat NU Nurul Bahrul Ulum, dan Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PP Fatayat NU Izza Annafisah Dania.
Gus Yahya mengungkapkan, sanksi kepada kelima aktivis NU itu akan diberikan oleh masing-masing organisasi di bawah naungan PBNU tersebut.
"Soal sanksi, akan diproses akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, mengenai kesalahan dan sanksi ini," kata Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli.
Gus Yahya menegaskan, tindakan kelima kader NU yang menemui Presiden Israel jelas merupakan kesalahan karena mereka sebelumnya tak melaporkan rencana kegiatan tersebut kepada PBNU dan lembaga-lembaga naungannya. Sehingga, kedatangan mereka pada pertemuan itu bukan mengatasnamankan NU.
"Lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," papar dia.
Baca juga:
- Sekjen Gerindra: Prabowo Perlu Waktu Putuskan Cagub Jakarta
- Cawapres AS JD Vance: Sungguh Kehormatan Dampingi Trump, Dia Pernah Berikan Kedamaian-Kemakmuran
- Dalang Pembakaran Rumah Wartawan di Karo Pernah Dipenjara Kasus Pembunuhan
- Serangan Bom Bunuh Diri Militan di Pangkalan Militer, 8 Tentara Pakistan Tewas
Gus Yahya menekankan lembaganya juga telah memiliki aturan yang harus dipatuhi para kader, khususnya dalam menyikapi agresi militer Israel terhadap Palestina. Hal ini pun, menurut Yahya, semestinya sudah diketahui oleh para Nahdliyin.
"Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan," tegasnya.
"Saya kira ini karena masalah ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta geopolitik dan sebagainya. Karena, ya, mungkin belum cukup umur atau bagaimana, jadi hasilnya beda dari yang diharapkan," imbuhnya.