Presiden China Xi Jinping Desak Anggota SCO Tolak Campur Tangan Pihak Luar
JAKARTA - Presiden China Xi Jinping mendesak negara anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) untuk menolak campur tangan pihak luar dan tegas mendukung satu sama lain.
Ini disampaikan Presiden Xi saat menghadiri Pertemuan ke-24 Dewan Kepala Negara SCO di Astana, Kazakhstan Hari Kamis.
Presiden Xi meminta negara-negara anggota SCO untuk "memperkuat kekuatan persatuan" dalam menghadapi "tantangan nyata berupa campur tangan dan perpecahan."
"Kita harus bekerja sama untuk menolak campur tangan eksternal dan dengan teguh memegang masa depan dan takdir kita sendiri, serta perdamaian dan pembangunan regional, di tangan kita sendiri," kata Presiden Xi, melansir CNN dari CCTV 4 Juli.
"Dalam menghadapi risiko nyata dari pekarangan kecil dengan pagar yang tinggi, kita harus melindungi hak untuk berkembang," lanjut Presiden Xi, dikutip dari Reuters.
Dikatakan olehnya, blok tersebut harus menangani "perbedaan internal" dengan perdamaian, mencari titik temu dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan kerjasama.
Termasuk Belarusia yang resmi bergabung pada Hari Kamis, SCO memiliki 10 anggota yang meliputi China, India, Iran, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, Tajikistan dan Uzbekistan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemimpin Negeri Tirai Bambu juga menekankan perlunya untuk bersama-sama mempromosikan inovasi ilmiah dan teknologi, serta menjaga stabilitas
dan kelancaran rantai industri dan pasokan.
Baca juga:
- Kementerian Luar Negeri Tegaskan CAT Terkait Kasus Ketua KPU RI Bukan Diplomat
- Biro Komite PBB Puji Peran Indonesia, Dubes Mansour: Pendukung Perdamaian, Keadilan dan Solusi Dua Negara
- PBB Sebut Perintah Evakuasi Israel Sebabkan Upaya Peningkatkan Bantuan Kemanusiaan di Gaza Berantakan
- Mossad Sebut Israel Sedang Mempelajari Respons Hamas Terkait Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza
Selain itu, Presiden Xi juga memperingatkan terhadap apa yang disebutnya sebagai "ancaman nyata dari mentalitas Perang Dingin" dan meminta negara-negara anggota untuk "menegakkan dasar keamanan kita."
Ia juga mendesak negara-negara untuk melindungi hak atas pembangunan dalam menghadapi "risiko nyata dari pekarangan kecil dengan pagar tinggi," mengacu pada strategi yang diadopsi oleh AS untuk membatasi teknologi utama dari Tiongkok.
Diketahui, SCO didirikan oleh Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan dan Uzbekistan untuk memerangi terorisme dan meningkatkan keamanan perbatasan pada tahun 2001.