Komisi I DPR RI Kritik Kerja BSSN Soal Insiden Siber: Ini Kecelakaan atau Kebodohan?

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengkritik insiden serangan ransomware yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam rapat itu, politisi dari fraksi PDI-Perjuangan itu menganggap bahwa insiden peretasan system dan kebocoran data yang terus terjadi di Indonesia merupakan kebodohan nasional.

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya? Karena apa?  Prihatin. Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama terutama dengan BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif,” ujarnya pada Kamis, 27 Juni.

Menurut laporan lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 yang diberikan BSSN kepada DPR RI, terdapat 1.101.229 insiden yang terjadi. Dengan jumlah ini, dia mempertanyakan kinerja BSSN dalam menghadapi serangan tersebut.

“Tetapi terus-terus saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi,” tegasnya.

Dia juga mempertanyakan hasil forensik digital yang sedang dilakukan oleh BSSN terhadap insiden ransomware Brain Cipher yang berdampak terhadap data dari 282 instansi, yang mempercayakan datanya di PDNS 2 tersebut.

“Sekarang kan (data) kita dikunci, kodenya di mereka, kita diminta menebus, kan tidak mungkin. Sekarang ini saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang dilakukan? Saya mau tahu,” tuturnya.

Menjawab permintaan hasil forensic digital, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan bahwa hingga saat ini tim BSSN masih dalam proses, untuk mengidentifikasi pelaku n asal serangannya.

"Forensik digital BSSN sebenarnya saat ini sedang berlangsung, agak susah membuka karena masih berproses. Nanti akan kita laporkan, karena masih dalam proses," jawab Hinsa.