Kepala Otorita Diganti, Mendagri Ingin Terlibat Bangun IKN: Saya Bisa Menghubungkan dengan Cepat
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bakal membantu menuntaskan permasalahan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) demi mempercepat pembangunan ibu kota pengganti Jakarta di Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.
Dengan adanya pergantian Kepala Otorita IKN, dia justru ingin terlibat lebih jauh dalam pembangunan itu. Sebagai Mendagri, dia mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.
"Saya bisa menghubungkan dengan cepat (pemerintah daerah) dengan Pak Basuki (Plt Kepala Otorita IKN)," kata Tito usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 10 Juni, disitat Antara.
Sejauh ini, menurutnya isu lahan menjadi salah satu permasalahan yang utama dalam pembangunan IKN. Dia mengatakan permasalahan lahan itu pun melibatkan pemerintah daerah.
Dia mengatakan, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun merupakan salah seorang stafnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga merupakan salah seorang Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendagri.
"Jadi saya memiliki hubungan emosional," kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu.
Baca juga:
- Polisi Buru Sosok Inisial M di Balik Akun FB Icha Shakila
- Ribuan Pelajar di China Tes Masuk Kuliah 'Dihantui' Sengatan Cuaca Panas Melebihi 40 Derajat
- Ketua RT Bejat Cabuli 2 Bocah di Kemayoran Sejak 2022 Jadi Tersangka, Korbannya Ternyata Saudara
- Ajak Dirjen Baru Tinjau Transportasi, Menhub Budi Berdiri Gelantungan Naik Transjakarta dari Patra Kuningan
Secara pribadi, dia pun mengaku ingin segera pindah ke IKN karena faktor alam yang menjadi daya tarik baginya. Selama bertugas di kepolisian, dia mengaku selalu menikmati jika ditugaskan untuk berdinas di daerah-daerah karena daya tarik lingkungan alam tersebut.
Selain itu, dia pun berpendapat jika ada ASN yang mau dipindahkan ke IKN maka sudah seharusnya bisa segera dipromosikan untuk naik jabatan. Dia mengaku pernah menerapkan hal serupa terkait perpindahan pegawai ketika berdinas di Polda Papua.
"Dulu waktu saya bikin kebijakan di Polda Papua, untuk mendorong orang mau ke Papua, tempat itu dijadikan test case. Berhasil, naik pangkat," ucap dia.