Defisit APBN Minta Diturunkan di 2025, Sri Mulyani Ungkap Telah Serap Semua Aspirasi
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan persiapan perumusan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025 dilakukan sejak Maret 2024 oleh internal pemerintah.
“KEM PPKF bukan kami yang dibikin, eh bukan kami sendiri yang bikin. Dalam artian proses internal pemerintah, pada bulan Maret disampaikan ke bapak Presiden,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis, 6 Juni.
Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan KEM PPKF Tahun 2025 telah menerima aspirasi dari Presiden dan DPR. Dan pada saat persiapan terdapat tahapan pemilu setelah terpilihlah presiden baru, pihaknya juga telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
“Kami tanya incoming government ini maunya (aspirasi) seperti apa. Jadi ini semuanya memang tetap mewadahi dengan tetap dalam rambu-rambu prudensial,” tuturnya.
Sri Mulyani menjelaskan APBN harus tetap kredibel dan stabil dengan seiring transisi politik, aspirasi pemerintahan baru serta prioritas-prioritas yang tetap harus dijaga.
“Kalau bisa lebih rendah (defisit), ya tentu kami akan coba lebih rendah. Tapi kan itu, (defisit) lebih rendah dari fungsi penerimaan,” jelasnya.
Dia menjelaskan jika sudah dipatok penerimaan sekian tinggal mengatur masalah belanja pemerintah seberapa banyak dan postur belanja negara akan disusun oleh pemerintahan baru era Prabowo.
Baca juga:
Sebab itu, pihaknya sangat memahami kebutuhan belanja negara untuk program baru, dan akan ditaruh dalam postur APBN.
“Cerita inilah yang kemudian nanti akan dibaca oleh semua, market akan lihat, oke ini make sense. Saya ngerti banget maksud Pak Dolfie tadi, prudent akan kita pasti coba terus, karena ini merupakan pertaruhan untuk Indonesia juga,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar postur APBN era presiden terpilih Prabowo Subianto dengan beban utang yang kecil.
“APBN 2025 buatlah defisit yang rendah sebagai permulaan, jangan langsung tinggi. Sudah utang beban banyak, masuk pemerintahan baru dibebani utang yang besar. Biarkan pemerintahan baru mulai dengan beban utang yang paling kecil,” jelasnya.