Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi praktik moderasi beragama di Provinsi Bali yang menunjukkan masyarakat setempat dapat hidup dengan rukun dan damai, meskipun memeluk agama yang berbeda-beda.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 4 Mei.
Menurut dia, hal tersebut pun merupakan wujud keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut.
Baca juga:
Hal itu dia sampaikan saat Tim Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Denpasar, Bali. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidup dengan dukungan destinasi wisata.
Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik menyusul banyaknya wisatawan dengan beragam latar belakang agama hingga budaya.
"Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Dengan demikian, sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama," ujarnya.
Komang mengatakan pula dalam menjaga kerukunan umat beragama itu, Kementerian Agama Bali selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Mereka berkolaborasi untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama dapat tetap berjalan dengan baik.
"Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” kata Komang.