Airlangga Ungkap Bansos El Nino di RI Lebih Rendah Dibanding India hingga Singapura
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program bantuan sosial juga diterapkan oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina dan Amerika Serikat akibat dampak dari El Nino.
Airlangga menegaskan, sejak Desember 2023, berbagai negara mengalami gangguan pangan akibat dampak dari El Nino termasuk Indonesia sehingga mengalami gangguan penanaman dan pemunduran jadwal panen.
"Ini membuat pasokan pangan alami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan pada masyarakat miskin. Oleh karena itu beberapa negara melakukan bansos," ungkapnya saat memberikan keterangan pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024.
Airlangga mencontohkan, negara Malaysia memberikan bantuan sosial untuk 8,7 juta penerima keluarga atau 25,4 persen dari total penduduk dengan anggaran setara dengan Rp25 triliun untuk periode Januari hingga September 2023.
"Kemudian, Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani akibat El Nino setera dengan Rp3,47 triliun bulan September 2023, bantuan pangan di India 800 juta orang atau Rp372 triliun dan subsidi pupuk sebesar 25,5 miliar pada November 2023 dan Januari 2024," jelasnya.
Airlangga menyampaikan, negara lainnya yaitu seperti Singapura yang memberikan paket dukungan hidup untuk hampir separuh penduduk, 2,5 juta orang mulai September 2023.
Sementara Amerika Serikat memberikan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang dengan paket bantuan inflasi setera 17 juta orang dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem dengan nilai setara Rp835 triliun.
Baca juga:
Menurut Airlangga, bantuan sosial yang dilakukan di Indonesia lebih rendah dibandingkan Malaysia (25 persen), Singapura (41 persen), India (55,6), dan Amerika (12,1 persen).
Lantaran bansos yang diberikan Indonesia melalui bantuan pangan hanya kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari penduduk.
Airlangga menyampaikan pelaksanaan perlinsos antara lain program pemerintah yang terdiri dari bansos reguler, perlinsos lainnya dan pada kondisi tertentu yang termasuk reguler PKH.