Jokowi: Kalau Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, karena petani menuntut harga tinggi guna menambah keuntungan mereka, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau.
Penjelasan itu disampaikan Jokoowi ketika membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, Jumat, 15 Maret.
“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tetapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden dilansir ANTARA.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Menurut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.
"Tetapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tetapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir," ujar Presiden.
Baca juga:
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, turut menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.
"Ini lah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta (jiwa), 20 juta (jiwa) lebih mudah, kita 270 juta (jiwa) tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini lah Indonesia," ujarnya. Presiden memastikan bantuan beras yang telah diberikan pemerintah sejak Januari tersebut akan terus berlanjut hingga Juni mendatang.
Namun, kata Jokowi, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.
"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tetapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan," kata Presiden Jokowi.