Kemendes Kaji Opsi Pinjaman dari Luar Negeri untuk Kembangkan Area Transmigrasi
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mengkaji penggunaan pinjaman dari luar negeri untuk menambah anggaran Kemendes PDTT dalam mengembangkan area transmigrasi di Tanah Air.
"Kita coba nanti menyusun ke depan pendanaan transmigrasi dari loan atau pinjaman luar negeri," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Kemendes PDTT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 13 Maret, disitat Antara.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Gus Halim itu untuk menanggapi usulan anggota Komisi V DPR RI Sudewo agar Kemendes PDTT memanfaatkan pinjaman luar negeri dalam mengembangkan area transmigrasi di Indonesia agar lebih modern.
"Kalau Kemendes PDTT punya konsep pengembangan area transmigrasi menjadi area modern dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari kesehatan hingga pendidikan yang tidak dapat dibiayai APBN dan APBD, itu bisa di-support dari pinjaman luar negeri," ujar Sudewo.
Menurut dia, Kemendes PDTT sudah sepatutnya memiliki anggaran yang besar untuk memaksimalkan pembangunan di desa, daerah tertinggal, dan area transmigrasi. Ia pun menilai pembangunan desa, daerah tertinggal, dan area transmigrasi merupakan kunci utama dalam memaksimalkan pembangunan nasional.
Baca juga:
Akan tetapi saat ini, kata dia, keterbatasan anggaran membuat Kemendes PDTT belum mampu secara maksimal menyediakan beragam program pembangunan desa, daerah tertinggal dan area transmigrasi.
Ia menambahkan, dengan bantuan pinjaman dari luar negeri pembangunan infrastruktur desa yang selama ini mengalami ketertinggalan dapat terselesaikan.
"Begitu pula dengan persoalan stunting dan pemenuhan fasilitas pendidikan," ucap dia.
Ke depannya, Sudewo berharap pemerintahan yang baru mampu berkomitmen memberikan perhatian yang lebih kepada Kemendes PDTT sebagai pihak yang berperan penting dalam membangun desa.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid. Ia mengatakan pembangunan desa sudah sepatutnya menjadi perhatian utama pemerintahan berikutnya karena desa merupakan soko guru atau tonggak dalam pembangunan nasional.