Pemerintah Korea Selatan Kerahkan Dokter Militer ke Rumah Sakit di Tengah Mogok Massal
JAKARTA - Korea Selatan akan mengerahkan dokter militer dan komunitasnya ke rumah sakit dalam beberapa hari ke depan, sebagai bagian dari tindakan darurat untuk mendukung sistem layanan kesehatan, setelah pemogokan massal oleh dokter magang, kata Perdana Menteri Han Duck-soo pada Hari Rabu.
PM Han juga memohon kepada para dokter magang untuk kembali bekerja sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada Hari Kamis ini, mengatakan pihak berwenang akan mendengarkan kekhawatiran mereka.
"Pemerintah sepenuhnya memahami bahwa dokter yang menjalani pelatihan mempunyai kekhawatiran serius mengenai lingkungan kerja dan karir masa depan, dan kami mencari langkah-langkah untuk memperbaiki hal ini dari sejumlah perspektif," katanya dalam pertemuan pemerintah, dilansir dari Reuters 29 Februari.
Mulai bulan depan, dokter yang bertugas di militer dan di klinik lokal sebagai pengganti wajib militer akan ditugaskan ke rumah sakit yang terkena dampak pemogokan tersebut, kata PM Han.
Diketahui, dua pertiga dari dokter residen dan dokter magang telah meninggalkan pekerjaannya untuk memprotes rencana pemerintah meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran, dalam upaya untuk mengatasi apa yang menurut pihak berwenang adalah kekurangan dokter.
Para dokter muda yang melakukan protes mengatakan, pemerintah harus memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu, sebelum mencoba menambah jumlah dokter.
Di sisi lain, pemerintah telah memperingatkan mereka dapat mencabut izin dokter yang tidak mematuhi perintah kembali bekerja.
Baca juga:
- Presiden Macron Sebut Pengiriman Pasukan ke Ukraina untuk Mengalahkan Rusia Tidak Dapat Dikesampingkan
- Presiden Biden Berharap Gencatan Senjata Hamas-Israel Terwujud Beberapa Hari Mendatang
- Menlu Retno Sebut Dewan HAM PBB Harus Menangani Pelanggaran Berat Israel
- Parlemen Hongaria Setujui Aksesi, Swedia Segera Jadi Anggota NATO
Sekitar 9.000 dokter dokter magang telah bergabung dalam protes tersebut, sehingga mengganggu layanan di rumah sakit besar yang terpaksa menolak beberapa pasien dan membatalkan operasi dan prosedur.
Sedangkan dokter senior dan praktisi swasta juga menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran baru, dengan mengatakan komunitas medis tidak diajak berkonsultasi secara memadai.