JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan Park Min-soo mengatakan pada Hari Senin, pemerintah berencana untuk mengerahkan lebih banyak dokter militer dan staf medis lainnya, saat para dokter senior di lima rumah sakit besar di Seoul memutuskan untuk mengambil libur mingguan.
Rencana itu diumumkan ketika para profesor medis memutuskan untuk menangguhkan pekerjaan mereka baik dalam satu hari, atau secara mingguan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para dokter junior yang menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran.
"Meskipun akan menjadi tantangan bagi mereka untuk sepenuhnya menggantikan para profesor, langkah ini dimaksudkan untuk meminimalkan gangguan dalam layanan medis," kata Wamen Park kepada wartawan, melansir The Korea Times 29 April.
Lima rumah sakit utama di Seoul - Asan Medical Center, Samsung Medical Center, Rumah Sakit Severance, Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul dan Rumah Sakit Seoul St Mary - tempat di mana para dokter senior yang akan mengambil libur, memainkan peran penting dalam merawat pasien yang sakit kritis.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong meluncurkan rencana serupa dan memperbarui janji untuk menyelesaikan reformasi medis, meskipun aksi mogok kerja massal yang dilakukan oleh para dokter magang telah melumpuhkan layanan kesehatan masyarakat di rumah sakit-rumah sakit besar selama lebih dari dua bulan.
Pemerintah akan "lebih memperkuat sistem perawatan darurat dengan mengirimkan lebih banyak tenaga medis untuk mencegah kerugian pada pasien karena pengunduran diri atau cuti mendadak dari para profesor kedokteran," kata Menteri Cho dalam rapat tanggapan pemerintah.
Menteri Cho mengatakan, pemerintah akan "dengan teguh mendorong reformasi medis", menyerukan kepada para dokter senior dan junior untuk menghentikan aksi kolektif mereka menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran.
Sekitar 12.000 dokter magang telah meninggalkan tempat kerja mereka sejak 20 Februari, sebagai bentuk protes atas rencana untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang, yang menyebabkan penundaan perawatan medis, dengan beberapa ruang gawat darurat sebagian membatasi perawatan mereka terhadap pasien yang sakit kritis.
Pemerintah meluncurkan komisi presiden khusus untuk reformasi medis pada Hari Kamis untuk membicarakan masalah ini dengan komunitas medis, termasuk para dokter.
Komisi ini juga memutuskan untuk mengizinkan universitas-universitas untuk menentukan kuota mereka dengan kisaran 50 hingga 100 persen dari yang ditetapkan pemerintah untuk tahun depan.
Namun, para dokter menolak proposal tersebut dan meminta pemerintah untuk meninjau kembali masalah ini dari awal.
BACA JUGA:
Wamen Park mengulangi seruannya agar para dokter menemukan kemajuan melalui pembicaraan, untuk menyelesaikan kebuntuan atas kenaikan jumlah mahasiswa baru sekolah kedokteran.
"Pemerintah memiliki keinginan untuk mengadakan dialog empat mata dengan komunitas medis," kata Wamen Park.
Ia menambahkan, pemerintah akan meningkatkan kompensasi untuk pengobatan penyakit serebrovaskular dan transplantasi organ, sebagai bagian dari upayanya untuk mendukung bidang medis yang penting.