Golkar Terbuka Jika PPP Mau Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Partai Golkar terbuka apabila Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mau bergabung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI. 

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya tak masalah jika PPP mau menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Paslon nomor urut 2. Sebagaimana diketahui, saat ini PPP merupakan parpol pengusung Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.  

"Sejak awal, Pak prabowo dan mas Gibran selalu menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi yang sangat inklusif yang akan merangkul semua komponen terbaik bangsa. Karena kita punya komitmen untuk bagaimana menjadikan Indonesia Maju sehingga insyaallah tidak ada yang ditinggalkan," ujar Ace di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Februari. 

Menurut juru bicara TKN Prabowo-Gibran itu, pihak manapun termasuk rival politik boleh bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih. Dengan syarat punya visi misi yang sama dengan Prabowo dan Gibran serta KIM untuk membangun Indonesia semakin maju. 

"Jadi bagi kami prinsipnya, siapapun yang memiliki cita cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran tentu kami sangat terbuka," kata Ace. 

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang juga Ketua Bappilu DPP PPP, Sandiaga Uno mengaku siap jika diajak bergabung oleh pemerintahan selanjutnya.

Diketahui, hasil hitung cepat berbagai lembaga survei saat ini menunjukkan keunggulan bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo-Gibran tercatat meraup suara 57-58 persen.

Paslon nomor urut 2 itu disebut akan menang pilpres satu putaran.

Sandiaga yang merupakan politikus PPP ini mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin, 26 Februari. 

Meski begitu, Sandiaga mengatakan keputusan bergabung atau tidaknya PPP ke pemerintahan selanjutnya tergantung mekanisme partai.

"Tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas (PPP) dan sebagainya," katanya.

Selain itu, kata dia, pemilihan menteri di kabinet nanti juga merupakan hak prerogatif presiden. Dirinya mengaku tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya. "Itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih," katanya.