Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Bantah Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis
JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajat Wibowo buka suara terkait maraknya berita yang menyebutkan Prabowo CS akan memangkas subsidi BBM untuk program makan siang gratis yang digalakan oleh Capres-Cawapres nomor urut 02 tersebut.
Drajat dengan tegas membantah berita tersebit, Ia menyebut dirinya telah menghubungi Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran Eddy Soeparno untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Eddy.
"Saya sudah konfirmasi ke Mas Eddy, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis," uajrnya saat dihubungi VOI, Jumat, 16 Februari.
Ia mengatakan jika Eddy merupakan pimpinan Komisi VII DPR RI sehingga Eddy tahu dengan pasti di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM.
"Sebagai anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, saya memastikan pembiayaan program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yg sudah ada," lanjut Drajat.
Ia menegaskan program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru. yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi.
"Ini tanpa meningkatkan tarif pajak, kecuali yg sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu," beber Drajat.
Dikatakan Drajat, pihaknya memiliki beberapa sumber daya yang relatif kecil salah satunya dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.
"Kedua perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp116,4 Ttriliun. Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar dan masih ada minimal 3 sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu," pungkas Drajat.
Baca juga:
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap subsidi energi.
Menurutnya saat ini Prabowo tengah berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan untuk memajukan kebijakannya tersebut.
"Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah mulai menjabat pada bulan Oktober," kata Eddy yang dikutip dari Bloomberg, Jumat, 16 Februari