Program Shrimp Estate di NTT Dipastikan Terus Berlanjut meski Berganti Menteri KP

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis perluasan program shrimp estate atau skema budi daya udang berskala besar yang bakal dilakukan di Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal terus berlanjut, meskipun era kepemimpinan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono habis pada tahun ini.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto mengatakan, proyek tersebut akan dikerjakan secara Multi Years Contract (MYC) sehingga proyek tersebut bukan selesai dalam waktu jangka pendek.

"Ya (tetap berlanjut) itu, kan, MYC, bukan one time project. Filosofinya, kan, kami mau membesarkan komoditas udang, meningkatkan produksinya terus membuat (Indonesia) di global itu menjadi produsen udang terbesar. Kan, (Indonesia) kalah sama Equador," ujar Doni kepada VOI saat ditemui di sela-sela agenda Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Jakarta, Senin, 5 Februari.

Doni menilai, program shrimp estate di Waingapu merupakan skala besar. Sehingga, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya.

"Jadi, sebenarnya itu, kan, buat modelling 'oh ini yang bener caranya'. Akhirnya, nanti swasta-swasta ikut bikin investasi karena udah approved bisnis modelling kayak gini bisa dijalankan di Indonesia," katanya.

Menurutnya, proyek tersebut merupakan hal baru bagi Indonesia. Sehingga, negara perlu masuk di dalam proyek tersebut sebagai komitmen awal untuk menarik para investor asing menanamkan investasinya di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Ini, kan, chicken and egg, siapa dulu yang mau jalanin, kan, harus believe market. Bikin believe market, kan, berarti negara intervensi nih, masuk. Negara buktiin bisa, loh, model bisnis kayak gini, model tambak seperti ini menghasilkan sesuatu. Nanti, tujuan akhirnya enggak negara lagi biar saja swasta gitu loh," tuturnya.

Oleh karena itu, Doni sangat optimistis bahwa proyek itu bakal terus berlanjut meskipun kepemimpinan Menteri Trenggono habis pada 2024 ini.

"Ya harusnya (berlanjut), dong. Kan uang negara di situ," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) dimandatkan untuk mengerjakan proyek konstruksi rancang dan bangun budi daya udang terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun proyek tersebut merupakan pengembangan dari program shrimp estate atau skema budi daya udang berskala besar di Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2024 ini.

"Kami akan mengerjakan jaringan pipa, kolam budi daya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta fasilitas kawasan dan pengadaan peralatan pendukung, dengan waktu pengerjaan selama 1.095 hari kalender," ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo dikutip dari laman resmi Hutama Karya, Kamis, 1 Februari.

Proyek senilai Rp7,11 triliun yang akan dibangun di atas lahan seluas 2.085 hektare (ha) ini digarap melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Hutama Karya dan PT Minarta Dutahutama (KSO Adhi-HK-Minarta).

"Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi udang melalui budi daya yang terintegrasi dalam satu kawasan pengelolaan sekaligus menegaskan komitmen Hutama Karya untuk berkontribusi dalam mendukung pengembangan praktik akuakultur secara berkelanjutan," katanya.