Kerja Sama Perusahaan Satelit Norwegia, KKP Awasi Laut Indonesia dari Praktik Ilegal
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menjajaki kerja sama Teknologi dengan Kongsberg Satellite Service (KSAT) Norwegia guna memperkuat implementasi program kerja ekonomi biru.
"KSAT memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal satelit observasi bumi, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengawasan maritim serta deteksi kapal untuk memantau aktivitas ilegal di laut," kata Menteri Trenggono dikutip dari laman resmi KKP, Senin, 29 Januari.
Menteri Trenggono menjelaskan, kemampuan teknologi satelit yang dimiliki KSAT dapat dipakai di berbagai sub-sektor kelautan dan perikanan.
Tidak hanya mendeteksi kapal-kapal pelaku praktik ilegal, tetapi juga menyediakan layanan pemantauan lingkungan, hingga mampu menganalisis data yang outputnya berupa peringatan dini ancaman polusi laut.
"Satelit ini juga mampu memantau algae bloom dan aquaculture. Jadi, kalau teknologi di sini kami sinergikan dengan teknologi yang sudah ada di KKP, tentu hasilnya akan semakin kuat. Ini masih kami jajaki," ujarnya.
Sementara itu, Executive Vice President Space and Surveillance Harald Aaro yang menerima langsung kunjungan Menteri Trenggono menjelaskan tentang Stasiun Satelit Kongsberg dan teknologi yang digunakan.
Harald mengatakan, sedikitnya ada 21 negara yang telah dilayani dengan peruntukan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pembangunan satelit nano, stasiun bumi untuk command dan control satelit, pengawasan operasi kapal perikanan dan oil spill.
Baca juga:
"Satelit ini dapat digunakan untuk mendeteksi kapal penangkap ikan yang tidak mengaktifkan AIS dan VMS. Sehingga, aktivitas kapal melawan penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUUF) bisa terpantau," tuturnya.
Sekadar informasi, ada lima program ekonomi biru yang sudah dicanangkan KKP, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT), pembangunan perikanan budi daya di pesisir, darat dan laut secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Implementasi lima program ekonomi biru ini untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan menambah pemasukan negara.