Muhaimin: Bansos Harus Tetap Berjalan saat Pemilu dengan Pengawasan

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (Gus Imin) mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tetap berjalan meski tahapan Pemilu 2024 tengah berlangsung.

Kendati demikian, kata Gus Imin, pelaksanaannya memerlukan pengawasan. Pernyataan ini merespons Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang meminta penundaan pemberian bansos selama pemilu.

"Ada pemberitaan yang saya harus ralat bahwa saya tidak setuju penghentian pemberian bansos ditunda, tetapi harus tetap dilaksanakan," kata Gus Imin saat kampanye di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dilansir ANTARA, Rabu, 3 Januari.

Ditegaskan pula bansos harus segera diberikan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang sudah diagendakan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan oleh lembaga sosial dan kemasyarakatan yang dimiliki oleh negara.

"DPR harus mengawasi, semua lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan mengawasi, rakyat harus cerdas bahwa ada bantuan dari negara, baik uang cash maupun sembako, itu uang kalian sendiri," katanya.

Menurut dia, yang mesti ditolak adalah pemberian bansos yang dimanfaatkan oleh paslon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik suatu kelompok.

Usulan untuk menunda pemberian bansos selama Pemilu 2024 itu muncul dari Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Pada hari Jumat (29/12), Todung mengatakan bahwa pembagian bansos oleh Pemerintah dikhawatirkan dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.