Kaltara Masih di Urutan ke 10 Provinsi dengan Inflasi Terendah 

TARAKAN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2023.

Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setprov Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsudin Bahri mengatakan, pada rapat yang digelar secara daring itu Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu ke 4 November 2023, menyebut Inflasi Provinsi Kaltara tercatat 2,45 persen Year on Year (yoy), 0,33 persen Month to Month (mtm) dan 1,93 persen Year to Date (ytd) dan masih bertengger dalam daftar 10 Provinsi Inflasi Terendah. 

"Capaian inflasi Kaltara 2,45 persen lebih baik dan berada dibawah inflasi nasional 2,86 persen," katanya, Senin, 4 Desember.

Syamsudin mengungkapkan, hal ini dipengaruhi oleh 2 kota IHK (Indeks Harga Konsumen) yaitu Kota Tanjung Selor sebesar 1,95 persen (yoy), 0,37 (mtm) dan 1,76 (ytd) masuk peringkat 2 inflasi terendah di Pulau Kalimantan. Dan Kota Tarakan dengan capaian 2,58 persen, 0,32 persen (mtm) dan 1,98 persen (ytd) berada pada peringkat 7 dari 12 IHK. 

"Inflasi ini terjadi 3 faktor bidang Transportasi, Perawatan Pribadi/Jasa serta Makanan, Minuman dan Tembakau karena menjelang Nataru (Natal dan Tahun Baru). Untuk Indikator Perubahan Harga Kaltara Non IHK, gabungan 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung tercatat inflasi sebesar 1,52 persen," ujarnya.

Inflasi di Bumi Benuanta tersebut dipengaruhi beberapa komoditas yang dominan terhadap perubahan harga yaitu Cabe Rawit sebesar 0,856 persen, kemudian Cabai Merah sebesar 0,5897 persen disusul beras 0,2092 persen. 

Karena itu, Syamsudin mengingatkan untuk semua pemangku jabatan agar terus memantau dan menyampaikan informasi dari semua komuditas sehingga inflasi bisa diatasi menjelang Natal dan Tahun Baru. 

“Kepada semua pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah, untuk selalu berkoordinasi dan mencari solusi ketika ada kendala dengan cepat seperti arahan Mendagri," pungkasnya.