Serahkan DIPA dan TKD Tahun 2024, Jokowi: Anggaran Dioptimalkan, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai
JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Dalam mengawali arahannya, Jokowi menyampaikan, saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian.
Menurutnya, kondisi geopolitik yang semakin hangat serta dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa membuat Indonesia harus tetap waspada.
Namun demikian, pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tetap terjaga dapat menjadi modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024.
“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” tegas Presiden dalam keterangan resminya, Rabu 29 November.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik.
Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.
Sri Mulyani menyampaikan penggunaan APBN terus berupaya dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.
"Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia,” ungkapnya
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94 persen, walaupun sedikit melemah jika dibandingkan dengan triwulan II yaitu sebesar 5,17 persen.
Jokowi menyatakan harapannya bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dapat tercapai di atas 5,0 persen, yang didukung oleh permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi yang akan menjadi modal untuk pelaksanaan APBN tahun 2024.
Selanjutnya, Jokowi juga memberikan apresiasi atas peningkatan peringkat Global Competitiveness Index sebesar 10 posisi menjadi peringkat 34 di tahun 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Institute for Management Development (IMD).
"Indonesia sebelumnya berada di peringkat 44 di tahun 2022. Hal ini merupakan salah satu capaian penting dalam menuju visi Indonesia Maju 2045 yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha atas pengelolaan fiskal yang baik," tuturnya.
Baca juga:
Selain itu, APBN tahun 2024 akan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas.
Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
APBN juga harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen.
Selain itu, target-target kesejahteraan yang lain juga harus dapat tercapai di tahun 2024 seperti turunnya pengangguran antara 5,0 persen sampai dengan 5,7 persen, turunnya gini rasio menjadi 0,374 sampai dengan 0,377, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 sampai dengan 74,02.