PKS Tolak IKN, Jokowi: Pendapat kan Boleh, tapi IKN Sudah Ada Undang-Undangnya
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan sikap PKS menolak Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi hanya menegaskan IKN sudah dirancang berdasarkan Undang-Undang.
"Ya, itu pendapat, kan, boleh. Menyampaikan opini, kan, silakan," kata Jokowi, Rabu, 29 November.
"Tetapi IKN sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya," tegasnya.
Baca juga:
- Presiden Jokowi Tolak Tanggapi Kritik Megawati yang Jengkel dengan Penguasa Bertindak Orde Baru
- Nusron Wahid: Kalau Penguasa Sekarang Seperti Orde Baru, yang Mengkritik Seperti Bu Mega Sudah Ditangkap
- KPK Bakal Panggil Wamenkumham Pekan Ini
- Megawati Singgung Penguasa Saat Ini Seperti Orde Baru, TKN Prabowo: Sama Saja Menuduh Menteri-menteri Partai Tertentu
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terang-terangan menjadikan penolakan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara Kalimantan Timur sebagai kampanye Pemilu 2024.
Dalam Kick off Kampanye Nasional, PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk Jakarta Tetap Ibu Kota Negara.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, kata Syaikhu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, " kata Syaikhu, Minggu, 26 November.
"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," sambungnya.
Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.